Jakarta (ANTARA News) - Partai-partai politik mengelak dan menolak tudingan atau anggapan telah melakukan tekanan dan intervensi terhadap Presiden terkait perombakan kabinet, walaupun dalam pertemuan dua hari lalu juga membicarakan mengenai kinerja kabinet. Bantahan disampaikan para pimpinan fraksi di DPR RI dalam dialektika demokrasi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat. Pembicara dialektika ini adalah Arbab Paproka (PAN), Ali Mudhori (PKB), Rusman Ali (PBR) dan pengamat politik dari Universitas Paramadhina Jakarta Dr Yuddy Latief. Arbab menyatakan, PAN sangat menyadari bahwa penyusunan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Pihak lain tidak boleh melakukan tekanan atau melakukan intervensi terhadap hak itu, kecuali memang diminta memberi masukan oleh Presiden. Hanya saja, kata dia, jika memang Presiden mengajak partai atau meminta masukan dari partai terkait komposisi kabinet, hal itu merupakan lagkah yang baik. Rusman Ali mengemukakan pertemuan parta-partai politik merupakan rutinitas setiap bulan. Pertemuan itu tidak perlu dicurigai karena memang pertemuan yang rutin untuk membahas persoalan aktual yang hasil pertemuannya menjadi masukan kepada pemerintah. Ali Mudhori juga menolak pertemuan partai-partai politik diarahkan untuk melakukan tekanan kepada Presiden terkait perombakan kabinet. "Pertemuan seperti itu biasa dilakukan terkait masa persidangan DPR," katanya. Namun dia mengakui, pertemuan partai-partai politik yang juga sering dihadiri Aksa Mahmud itu juga membahas isu-isu aktual.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
