Menteri Susi: perikanan tangkap portofolio terpenting KKP

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bidang perikanan tangkap merupakan portofolio terpenting dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena mewakili banyak hal dari aspek kelautan di Nusantara.

"Perikanan tangkap adalah portofolio kita yang paling penting. Perikanan tangkap akan menjadi tolok ukur karena tiga perempat wilayah negeri kita adalah wilayahnya perikanan tangkap," kata Menteri Susi dalam acara pelantikan di kantor KKP, Jakarta, Selasa.

Menurut Susi, permasalahan di bidang perikanan tangkap sangat kompleks sehingga dibutuhkan figur yang dapat mengetahui persoalan sekaligus solusinya, serta memiliki wawasan dan jaringan yang luas.

Untuk itu, ujar dia, sosok yang diangkat sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP adalah Sjarief Widjaja yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KKP.

"Sjarief saya melihat sebagai tokoh yang mengerti banyak tentang banyak hal," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kematangan yang dimiliki Sjarief, menurut Menteri Susi, akan mengokohkan bidang perikanan tangkap sebagai tulang punggung pengelolaan perikanan di Tanah Air.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan kebijakan pemerintah dapat melindungi wilayah perikanan tangkap bagi nelayan kecil yang telah berabad-abad melaut di kawasan perairan tersebut.

"Nelayan kecil diberikan kebebasan menangkap ikan di seluruh wilayah Indonesia tetapi tidak ada upaya untuk melindungi wilayah perikanan tangkap yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun," kata Ketua KNTI Marthin Hadiwinata.

Menurut dia, nelayan kecil pada saat ini masih kerap dihadapkan dengan rezim pengaturan yang sama yang akan kembali memarjinalkan mereka dengan pengaturan yang lemah terkait dengan tenurial.

Pada akhirnya, ujar dia, hal tersebut nelayan kecil berada dalam situasi terpaksa kompetisi dengan nelayan/perikanan skala lainnya.

Ia juga mengingatkan bahwa nelayan juga kerap dihadapkan dengan perampasan laut dan tanah melaui proyek reklamasi, infrastruktur di pesisir, dan proyek pariwisata yang meminggirkan warga.