Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, mengatakan BPS akan segera merespon keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta lembaga statistik nasional itu dapat memberikan peta pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan pengangguran per wilayah dan tak hanya secara wilayah. "Buat BPS, keinginan Presiden itu bukan sesuatu yang baru kita mulai, namun sebagian (dari data kita-red) akan kita akan kembangkan lagi. Sebenarnya yang akan kita respon lebih ke dimensi kedaerahan, atau lebih mikro. Selama ini 'concern' kita adalah nasional," kata Rusman kepada Antara di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan sebenarnya sebagian keinginan Presiden Yudhoyono sudah terealisasi, yaitu untuk peta kemiskinan dan pengangguran di tiap-tiap daerah. "Itu sudah kita sajikan sehingga Presiden bisa dengan terang benderang melihat provinsi mana saja yang memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi," katanya. Sedangkan untuk peta inflasi dan peta pertumbuhan ekonomi, dia menyatakan pihaknya melihat bahwa selama ini survei yang dilakukan BPS terhadap 45 kota besar di Indonesia sudah cukup memberi gambaran nasional dengan keterwakilan sampel masing-masing provinsi. "Nanti kita akan tingkatkan menjadi 66 sampel kota besar pada 2008 nanti, yang terdiri atas 33 ibukota provinsi dan sisanya adalan kota-kota besar yang dianggap representatif. Semua akan tersaji dalam data BPS," ujarnya. Meski demikian, dia mengingatkan pihaknya juga akan menjaga agar keterincian data tidak mengganggu kecepatan BPS dalam mengungkap realita sebenarnya yang terjadi di masyarakat. "Kita tidak mau kehilangan momentum dalam menyampaikan hasil survei kita," tegasnya. Bagi Rusman, keinginan Presiden Yudhoyono itu merupakan hal yang sangat bagus yang mengindikasikan besarnya perhatian Presiden pada persoalan-persoalan daerah, mengingat pembangunan nasional harus selalu dimulai dari daerah. "Ini seperti 'early warning system" dimana jika terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan pada satu wilayah, Presiden dapat segera mengetahui sehingga tidak menjadi persoalan nasional," ujarnya. Sebelumnya Presiden Yudhoyono saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2007 kemarin (3/5) meminta agar Bappenas dan Badan Pusat Statistik membuat laporan secara rutin dan terperinci mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah, menyangkut pertumbuhan, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Menurut Presiden, laporan rutin tersebut akan menjadi salah satu solusi agar pembangunan dapat dilakukan dengan tingkat koordinasi, sinkronisasi dan integrasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara satu sektor dengan sektor lainnya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
