Kyoto (ANTARA News) - Para menteri keuangan Asia bersama para pejabat senior dan kalangan bisnis lainnya menghadiri pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB) ke-40 yang berlangsung Jumat di Kyoto. Selain para menteri keuangan dan petinggi keuangan lainnya, kegiatan tersebut juga dihadiri kalangan swasta internasional, para akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan media. Diperkirakan sekitar 3.500 peserta sudah tiba di Kyoto seperti yang tercatat dalam buku pendaftaran di kantor sekretariat ADB. Pertemuan tahunan dilakukan para angota gubernur ADB yang akan membuat sejumlah kebijakan di sektor keuangan, administrasi dan operasional bagi lembaga donor tersebut. Menkeu Sri Mulyani yang menjadi salah satu anggota Dewan Gubernur ADB akan memberikan pandangannya mengenai reformasi internal yang harus dilakukan oleh ADB, menginggat "ke-Asia-an" yang disandangnya dan juga statusnya sebagai bank pembangunan bagi negara-negara Asia. Sejumlah isu lainnya adalah mengevaluasi perkembangan ekonomi regional setelah sepuluh tahun krisis keuangan yang melanda Asia, tantangan kerjasama regional yang perlu diperkuat dan persoalan lingkungan, seperti perubahan iklim global. Pertemuan tahunan itu sendiri secara resmi baru akan dibuka Sabtu besok (5/5) dan akan ditutup sehari sesudahnya. Indonesia memiliki sejumlah agenda bilateral selain dalam pertemuan ADB itu, yakni dengan Jepang, China, Korea Selatan dan dengan Australia serta Amerika Serikat. Wakil delegasi Indonesia, Anggito Abimanyu, mengatakan Indonesia juga akan mengikuti pertemuan menteri keuangan ASEAN bersama tiga negara lainnya, yaitu Jepang, China dan Korea Selatan atau dikenal ASEAN + 3. "ADB perlu memiliki empati yang lebih kepada negara-negara Asia serta memfokuskan diri pada sektor mana saja yang memang diperlukan negara-negara berkembang di Asia itu," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan itu. Hari ini Meteri Keuangan Sri Mulyani akan memulai pertemuannya dengan ASEAN +3 dan akan dilanjutkan dengan pertemuan di tingkat pejabat senior keuangan untuk membuat kebijakan kerjasama yang lebih konkret. (*)

Copyright © ANTARA 2007