Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan meminta kepastian kemungkinan kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ke Indonesia mundur dari jadwal sedianya pada 9-10 Mei 2007, terkait situasi keamanan di wilayah itu. "Sulit dipastikan pembatalannya atau kemundurannya. Kita hanya mengantisipasi saja dengan melaporkan kondisi yang terjadi di Palestina kepada Presiden," ujar Menlu Hassan Wirajuda, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Hassan menjelaskan, kondisi terakhir di Palestina bahwa telah terjadi serangkaian serangan roket dari Palestina ke Israel, sehingga kemungkinan juga terjadinya serangan balasan yang besar. Menlu mengatakan, sejak dua tahun terakhir, Presiden Mahmoud Abbas melalui telepon termasuk melalui utusan khusus menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia. Kunjungan tersebut, ujar Menlu, sebagai satu simbol appresiasi terhadap sikap dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. "Dalam hal itu kita juga ada kepentingan terutama dalam hal-hal kerjasama, termasuk kerjasama peningkatan kapasitas capacity building, pemerintahan Palestina," katanya. Pemerintah Indonesia pada dasarnya, lanjut Menlu, ingin membantu Palestina karena reservasi terhadap pemerintahan persatuan Palestina, khususnya dari beberapa negara barat yang melihat partisipasi Kelompok Hamas dalam national unity government masih sebagai ganjalan. "Di balik alasan untuk keperluan itu kita sebenarnya ingin ikut memuluskan penerimaan national unity government itu dengan melakukan dialog di sini, antara Hamas dengan personalitis dari Eropa dan Amerika Serikat," katanya. Indonesia akan menyediakan forum saling dialog dan memahami sehingga mudah-mudahan menggiring pada penerimaan yang baik terhadap Hamas. Sekarang ini, jelas Menlu, negara-negara Barat memiliki tiga prinsip terhadap Palestina, yaitu pertama, pertama penolakan terhadap penggunaan kekerasan, kedua, mengakui Israel, dan ketiga komitmen terhadap proses "Oslo" dan komitmen yang dibuat sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Arafat. "Dari sisi kita (Indonesia--red), nggak cukup hanya prinsip-prinsip yang akan dipenuhi penuhi Palestina, tetapi sebaikanya dilakukan dengan cara duduk bersama, dialog, karena keberadaan Hamas menjadi bagian dari pemerintahan pemerintahan karena melalui satu proses pemilihan," ujarnya.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
