"Sosisalisme yang terbalik menjadi sumber ketidakadilan sosial. Selama struktur ekonomi di Indonesia masih seperti ini, jangan bermimpi tentang keadilan dan kedaulatan ekonomi kerakyatan," katanya dalam Seminar Kedaulatan Politik, Hukum dan Ekonomi, di Ambon, Sabtu.
Seminar Kedaulatan Politik, Hukum, dan Ekonomi merupakan bagian dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon pada 24 - 26 Februari 2017.
Rizal mengatakan kebijakan penting di Indonesia sudah banyak dibeli oleh pengusaha besar, sehingga yang di atas selalu menguasai segalanya dan menyebabkan sedikitnya 40 juta usaha kecil rumah tangga kesulitan beroperasi dan mendapatkan keuntungan yang sedikit sekali.
Hal tersebut, lanjutnya, tidak banyak diamati oleh pakar ekonomi tanah air, sehingga akar masalah struktur ekonomi Indonesia belum terjawab tuntas.
"Bagian atas yang besar merupakan pengusaha-pengusaha besar, sedangkan bagian bawah yang kecil merupakan pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Banyak pengusaha besar yang tidak efisien, namun terus dibantu untuk lebih menjadi besar," imbuhnya.
Jika Indonesia ingin menjadi negara yang berdaulat ekonomi dan sosial, menurut Rizal, struktur eknomi yang telah terbentuk harus diubah, ditransformasi dengan inovasi kemudahan pajak.
Kemudahan pajak dinilai akan membantu pada pelaku usaha ekonomi mikro untuk berkembang dengan lebih baik. Dengan demikian demokrasi dalam konteks kemajuan ekonomi lebih mampu bertahan.
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam, diharapkan juga agar mampu mendorong adanya perbaikan dalam struktur ekonomi Indonesia.
"Demokrasi akan lebih sustainable. Inilah tugas besar bagi Muhammadiyah dan NU. Struktur gelas anggur harus menjadi struktur piramida," tandasnya.
Pewarta: Shariva Alaidrus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
