Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Adhyaksa Dault di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa kasus pelaporan dirinya oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan tuduhan penipuan, merupakan perbuatan pembunuhan karakter yang keji dan tidak bertanggungjawab. Karena merasa dirugikan dan dilaporkan sebagai pribadi, bukan posisinya sebagai Menegpora, ia siap untuk menuntut balik pelapor, baik secara perdata maupun pidana karena laporan itu dinilai sangat tendensius. "Ini sudah termasuk pembunuhan karakter karena tuduhan itu sama sekali tidak benar. Saya yakin ini adalah konspirasi politik yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan saya," kata Adhyaksa. Sehari sebelumnya, sekitar 20 dari 300 korban penipuanmelapor ke Polda Metro Jaya, Rabu, dengan didampingi oleh tim pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait dengan tuduhan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Mereka adalah calon tenaga kerja magang kerja ke Korea Selatan hasil rekruitmen PT Indosky. Nama Adhyaksa ikut dibawa-bawa karena Kantor Menegpora yang dipimpinnya ikut terlibat, karena dianggap telah menjalin kerjasama dengan PT Indosky. Dalam kesempatan terpisah dalam jumpa pers di lantai tiga Kantor Menegpora, kuasa hukum Menegpora Haryo Yuniarto menegaskan, Kantor Menegpora sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan PT Indosky. Penegasan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Presiden Direktur PT Indosky, Boetje S Tirtakusuma dalam surat pernyataan yang diterima wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu. PT Indosky adalah perusahaan yang akan memberangkatan ratusan pemuda untuk magang di perusahan perkebunan bunga di Korea Selatan. Haryo menjelaskan, pihak Kantor Menegpora hanya bertindak sebagai fasilitator karena walau bagaimanapun, karena pihak Koflas (Korean Florist Association) sebagai pihak yang akan mendatangkan tenaga dari Indonesia ingin agar Kantor Menegpora melakukan verifikasi terhadap nama-nama yang akan dikirim PT Indosky.(*) "Saya menyesalkan sikap teman-teman dari LBH yang menerima begitu saja permintaan pengaduan ke Polda tanpa melihat lebih dulu permasalahan yang sebenarnya," kata Haryo. Namun Haryo menolak berkomentar ketika ditanya apakah kasus tersebut sengaja dihembuskan untuk menyudutkan Adhyaksa sehubungan dengan isu reshuffle kabinet oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007