Presiden Jokowi ingatkan pusat-daerah integrasikan pelayanan investasi

Konsekuensi di dunia sekarang dengan persiangan antarnegara bukan lagi yang besar mengalahkan negara kecil atau yang kuat mengalahkan yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ini yang perlu saya ingatkan."

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan integrasi dan koordinasi guna mewujudkan kecepatan dan efisiensi pelayanan investasi di tengah persaingan dengan negara lain.

"Konsekuensi di dunia sekarang dengan persiangan antarnegara bukan lagi yang besar mengalahkan negara kecil atau yang kuat mengalahkan yang lemah tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ini yang perlu saya ingatkan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Jumat.

Kepala Negara mengatakan di era globalisasi, investor memiliki banyak pilihan untuk berinvestasi ditambah dengan teknologi yang membuat perubahan begitu cepat termasuk keperluan dalam proses perizinan investasi.

Apabila investor tidak menemukan kepastian investasi karena banyaknya faktor yang menghambat penanaman modal, maka mereka akan meninggalkan Indonesia untuk pindah ke negara lain sehingga dapat menimbulkan persepsi tidak baik.

Presiden menegaskan investasi saat ini sangat diperlukan karena posisi ekspor berada pada konsisi yang sulit mengingat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara yang menurun.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan bahwa sebanyak 3.153 Perda telah dihapus tahun 2016 dan sekitar 42 ribu regulasi yang menghambat investasi juga dihapus tanpa perlu ada kajian karena akan memerlukan waktu puluhan tahun untuk rampung.

Tak hanya itu Jokowi juga telah memangkas izin listrik dari sekitar 259 menjadi 59 serta menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Upaya itu, lanjut dia, untuk memperbaiki kemudahan berusaha di dalam negeri.

Terbukti, Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam kemudahan berbisnis atau naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada di posisi 106.

Presiden Jokowi juga meminta kepada peserta Rakornas untuk menyampaikan prestasi Indonesia kepada investor yakni menyangkut pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang tumbuh mencapai 5,02 persen, masuk tiga besar pertumbuhan ekonomi dunia yang positif bersama China dan India.

Inflasi yang pada tahun sebelumnya mencapai delapan hingga sembilan persen, Jokowi memaparkan tingkat inflasi nasional tahun lalu sudah mencapai 3,02 persen lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2015 yang mencapai 3,35 persen.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam arahan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika.