Presiden Jokowi akan melawat ke Australia

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo akan melakukan lawatan kenegaraan ke Australia pada 25-26 Februari 2017 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, mengatakan dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan turut mendampingi Presiden.

"Kunjungan ini penting untuk menunjukkan kedekatan hubungan negara tetangga dan memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan serta saling menghormati," katanya.

Menurut Arrmanatha, dalam kunjungan itu Presiden Jokowi akan menghadiri undangan makam malam tertutup dari PM Turnbull.

Presiden Jokowi dan PM Turnbull akan membahas isu-isu penting bagi kedua negara, terutama kerja sama di bidang ekonomi, salah satunya upaya percepatan pelaksanaan Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Australia.

Kedua pemimpin juga akan membahas perluasan kerja sama RI-Australia di berbagai bidang, antara lain pendidikan, keamanan dunia maya, kerja sama maritim, dan investasi.

Arrmanatha menyebutkan, dalam kunjungan itu Pemerintah RI akan mendorong perluasan pasar bagi produk-produk Indonesia yang diproduksi secara berkelanjutan, khususnya produk kayu Indonesia yang sudah berlisensi FLEGT.

Terkait dengan hubungan antarmasyarakat, Presiden Jokowi akan meresmikan balai bahasa Indonesia. Sejauh ini sudah ada tiga sekolah bahasa Indonesia di Australia.

"Kita akan mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia. Sudah ada tiga tempat sekolah bahasa Indonesia, seperti di Canberra dan Melbourne," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa ada beberapa nota kesepahaman yang akan ditandatangani pemerintah kedua negara, antara lain terkait kerja sama maritim, industri maritim, dan keamanan dunia maya.

Dalam kunjungan ke Australia itu, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan para pengusaha Australia dan masyarakat Indonesia yang berada di Australia.

Adapun dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi akan didampingi beberapa pejabat negara, antara lain Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.