Anggota DPR minta PT Freeport Indonesia berdamai

... tetap dalam koridor bisnis komersial jangan sampai pakai ancaman yang bisa berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi masalah nasionalisme versus westernisasi...

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Bobby Rizaldi, meminta PT Freeport Indonesia segera berdamai dengan pemerintah, menarik wacana melangkah ke Mahkamah Arbitrase Internasional seperti yang diberitakan agar tidak menimbulkan konflik.

"Hendaknya masalah perpanjangan kontrak Freeport apakah dengan rezim IUPK atau dengan perdebatan seputar pembangunan smelter, tetap dalam koridor bisnis komersial jangan sampai pakai ancaman yang bisa berpotensi membangkitkan konflik, dan menggeser menjadi masalah nasionalisme versus westernisasi," kata Rizaldi, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, saat ini kondisi masyarakat Indonesia dengan hampir 125 juta orang akan terkoneksi dengan media sosial masih rawan kabar bohong, bisa "terbakar" dengan isu-isu yang kontraproduktif yang masih belum adem pasca-Pilkada 2017.

Pada sisi lain, keberadaan PT Freeport Indonesia memberi penghidupan pada banyak orang di Papua secara umum. Adalah PT Freeport Indonesia juga yang membuka skandal permintaan saham oleh elit politik nasional dengan mengatasnamakan pucuk pimpinan Indonesia.

Ketegangan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia, menurut anggota Komisi I DPR itu, disebabkan perwakilan PT Freeport Indonesia di Indonesia adalah profil yang cenderung malah menimbulkan konflik baru.

"Seperti petinggi Freeport, dari kalangan militer yang memang bukan bidangnya malah membuat panas," ujarnya. Dalam waktu kurang dari empat tahun terakhir, PT Freeport Indonesia sudah dua kali dipimpin pensiunan marsekal TNI AU.

Menurut Rizaldi, sebaiknya PT Freeport Indonesia mencari figur yang bisa diterima, memiliki hubungan baik dengan pemerintah, profesional, dan integritas bagus.

"Bisa saja misal mantan-mantan komisioner KPK yang juga berpengalaman di bidang energi, di antaranya Pak Waluyo dari BP atau Chandra Hamzah yang di PLN. Atau penggiat yang kritis tapi konstruktif seperti Agus Pambagyo, Refly Harun atau Fadjroel yang pengalaman di perusahaan pemerintah besar," tuturnya.

Pada dimensi lain, dia katakan, "Pemerintah pun juga harus realistis, mana mau investor bangun smelter saat ini tanpa ada kejelasan masa kerja, hanya tinggal 2 tahun, lebih baik penalti saja dan jadikan smelter syarat utama perpanjangan."