Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih banyak masalah yang menghambat program percepatan pembangunan nasional, di antaranya adalah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi di dalam pemerintahan. "Hambatan yang selalu kita temui dari tahun ke tahun adalah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi intra pemerintah," kata Presiden, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2007 di Jakarta, Kamis. Dijelaskannya masih ada masalah koordinasi vertikal dan horisontal di dalam pemerintahan yang belum baik. Begitu pula mengenai koordinasi antara pembangunan sektoral dan regional yang masih lemah. "Mari kita perbaiki. Forum ini saya harapkan dapat mencari solusi-solusi pemecahannya," kaya Presiden di hadapan peserta Musrenbangnas yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan lima arahan khusus yang harus dilaksanakan para pejabat daerah, yaitu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 secara tajam, realistik dan dapat diwujudkan. "Susunlah RKPD yang tajam. Yang kuantitatif, jangan bilang hanya membaik, harus ada angkanya. Juga realistik, jangan yang tidak tercapai dimasukkan rencana," katanya. Kedua, Presiden minta untuk mencegah pemborosan, belanja yang konsumtif dan korupsi. Ketiga, pemimpin daerah harus mempermudah dan memberikan fasilitas bagi tumbuhnya investasi dan dunia usaha di daerahnya. Keempat, Presiden minta agar pemimpin daerah mensukseskan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dibiayai cukup besar oleh APBN. Kelima, Presiden juga meminta agar Bappenas dan Badan Pusat Statistik membuat laporan secara rutin mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah, menyangkut pertumbuhan, inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Hadir dalam acara itu Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007
