Jonan: tak satupun negara sejahtera karena SDA

Malang (ANTARA News) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menyatakan tidak satupun negara di dunia yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya hanya dengan mengandalkan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya.

"Demikian sebaliknya, banyak negara yang tidak memiliki SDA melimpah, namun kesejahteraan rakyatnya justru cenderung tinggi. Itu semua, tergantung pada produktivitas negara dan sumber daya manusia (SDM) masing-masing," katanya dalam dialog usai kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dome, Selasa.

Ia mengakui SDA bisa membantu membayar utang negara karena semakin lama penerimaan negara semakin besar, bahkan usaha migas yang termasuk sumber daya alam bisa menghasilkan sekitar Rp150 triliun per tahun dan cukai rokok sekitar Rp139 triliun per tahun.

Menurut Jonan, utang negara terus meningkat karena adanya pembangunan. Namun, peningkatan tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah. "Yang menjadi masalah adalah apakah utang tersebut digunakan untuk hal yang produktif atau malah hal yang konsumtif," ucapnya.

Menyinggung adanya polemik PT Freeport Indonesia, Jonan justru membandingkan nilai aset sejumlah perusahaan jika nantinya dijual, seperti PT Telkom Indonesia yang mencapai 29 miliar US dolar, Facebook senilai 355 miliar US dolar, BRI hampir 20 miliar US dolar, devisi para TKI yang bekerja di luar negeri mencapai 144 miliar US dolar.

Sementara PT Freeport di seluruh dunia kalau dijual hanya sekitar 20 miliar US dolar dan pajak yang dibayarkan ke pemerintah juga tidak besar, yakni sekitar Rp8 triliun. Itupun untuk kurun waktu 25 tahun," ujarnya.

Nomial pembayaran pajak dan royalti PT Freeport sebesar Rp8 triliun itu jauh di bawah pendapatan dari cukai rokok yang mencapai Rp139 triliun dan devisi dari TKI sebesar Rp144 triliun. "Tapi kenapa freeport kok begitu rewelnya, padahal pembayar pajak lainnya lebih besar, tapi ya nyantai aja," kata Jonan.

Sementara itu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnial Anzar Simanjuntak meminta pemerintah tetap mengubah perjanjian kontrak kerja dengan PT Freeport menjadi izin uasah pertambangan."Masak negara sebesar Indonesia kalah dengan keangkuhan Freeport. Ini masalah martabat bangsa," tegasnya.