BNPB: Jakarta-Bekasi-Tangerang masih rentan banjir

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan kawasan Jakarta, Bekasi dan Tangerang masih rentan terendam banjir.

"Banjir yang mengepung wilayah Jakarta, Bekasi dan Tangerang pada Selasa menunjukkan wilayah tersebut masih rentan terhadap banjir," kata Sutopo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan beberapa wilayah tersebut juga memiliki tingkat kerentanan banjir yang meningkat.

Hal itu tidak terlepas dari dampak perubahan penggunaan lahan yang begitu pesat di wilayah Jabodetabek sehingga hampir 80 persen hujan jatuh berubah menjadi aliran permukaan tanpa diserap tanah.

Sementara kapasitas drainase dan sungai, kata dia, jauh lebih kecil daripada debit aliran permukaan yang menyebabkan banjir dan genangan terjadi dimana-mana.

Sutopo mengatakan dari citra satelit Landsat tahun 1990 hingga 2016 menunjukkan permukiman dan perkotaan berkembang luar biasa.

Permukiman nyaris menyatu antara wilayah hulu, tengah dan hilir dari daerah aliran sungai yang ada di Jabodetabek.

Dengan begitu, lanjut dia, sangat minim ruang terbuka hijau atau kawasan resapan air sehingga suatu keniscayaan air hujan yang jatuh sekitar 80 persennya berubah menjadi aliran permukaan.

Bahkan di wilayah perkotaan sekitar 90 persen hujan menjadi aliran permukaan.

"Kapasitas sungai-sungai dan drainase perkotaan mengalirkan aliran permukaan masih terbatas. Okupasi bantaran sungai menjadi permukiman padat menyebabkan sungai sempit dan dangkal. Sungai yang harusnya lebar 30 meter, saat ini hanya sekitar 10 meter, bahkan ada sungai yang lima meter," kata dia.

Kondisi tersebut menyebabkan banjir sehingga ia mengatakan relokasi permukiman di bantaran sungai adalah keniscayaan jika ingin memperlebar kemampuan debit aliran.

Tapi seringkali relokasi sulit dilakukan karena kendala politik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

"Penataan ruang harus dikendalikan. Daerah-daerah sempadan sungai, kawasan resapan air dan kawasan lindung harus dikembalikan ke fungsinya. Tidak mungkin Pemda Jakarta sendirian mengatasi banjir," kata dia.

Sutopo mengatakan harus ada kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemda lain untuk mengatasi banjir.

"Studi banjir dan masterplan pengendalian banjir sudah ada sejak lama. Tinggal komitmen bersama," katanya.