"NTB adalah salah satu provinsi yang tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Momentum pertumbuhan ini harus terus dijaga dan harus kita tingkatkan lagi dan harus juga diperhatikan aspek pemerataan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTT," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pada 2015 perekonomian NTB tumbuh 9,2 persen, sedangkan pada 2016 hanya mencapai 5,81 persen.
"Tapi tetap masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional kita," kata Presiden
Pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional, sedangkan jumlah penduduk miskin meski menurun dari waktu ke waktu, namun masih di atas angka nasional.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta tiga hal kepada seluruh kementerian dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.
"Pertama secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian, ini 24 persen, sektor pertambangan 15 persen, dan sektor perdagangan dan eceran 13 persen. Misalnya sumbangan sektor pertanian di dalam perekonomian daerah NTB harus ditingkatkan sehingga NTB dapat menjadi daerah penghasil beras di Indonesia," katanya.
Presiden juga meminta pembangunan infrastruktur pertanian, seperti bendungan, waduk, dan saluran irigasi dilanjutkan serta diprioritaskan.
"Termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian dan terkait sektor pertambangan, saya minta agar betul-betul berkontribusi penciptaan nilai tambah di daerah, bukan hanya penyerapan tenaga kerja tapi dalam menggerakkan multiplier effect baik industri turunannya maupun ekonomi di sekitar wilayah tambang dan jangan lupa perhatikan aspek pelestarian lingkungan," katanya.
Terkait dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, Presiden meminta agar ada penyelesaian berbagai hambatan dalam pembangunan infraksturktur penunjang di kawasan Mandalika.
"Saya yakin kesiapan infrastruktur termasuk pembangunan bandara internasional Lombok, infrastruktur air bersih dan listrik akan berdampak pada percepatan pengembangan daerah Mandalika. Saya minta pengelolaan sektor pariwisata di Mandalika betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat terutama sektor UMKM," katanya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada lima proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Barat.
Proyek-proyek tersebut, adalah Bendungan Bintang Bano, Bendungan Mila, Bendungan Tanju, Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, dan proyek percepatan infrastruktur transportasi, listrik serta air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
