Indonesia dan IMO tingkatkan kerja sama maritim

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), Kitack Lim, menemui Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/2). Itu kunjungan kedua kali Lim ke Jakarta sejak Januari lalu.

"Hari ini saya bertemu dengan Pak Sumadi untuk membicarakan hal-hal yang konstruktif di sektor maritim," katanya. Mereka membahas pelayaran, navigasi, lingkungan, dan perkembangan pelabuhan.

"Dalam kesempatan ini, saya berterima kasih atas kerja sama antara IMO dan Indonesia, terutama Kementerian Perhubungan. Langkah selanjutnya saya akan terus menjalin komunikasi dengan menteri perhubungan untuk kerja sama yang lebih besar di sektor maritim di Indonesia," katanya.

Lim, menurut Sumadi, memberi penghargaan pada program-program Indonesia untuk mengembangkan sektor kemaritiman nasional dan kawaan.

"Beliau mengapresiasi hal-hal yang kami lakukan sebagai suatu hal yang penting di mana internal konektivitas antara satu pelabuhan dan pelabuhan itu harus dilakukan secara baik," katanya.

Lim dan dia juga membahas pengelolaan Selat Malaka, yang akan dilakukan Indonesia setelah bertahun-tahun hanya dikendalikan Malaysia dan Singapura.

"Beliau mengapresiasi langkah itu, pada satu sisi kami berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura, di sisi lain kami memberi suatu keleluasaan atau kelancaran lalu lintas di Selat Malaka," katanya.
Dia katakan, Indonesia kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C 2017-2019.

"Beliau menyampaikan bahwa Indonesia salah satu anggota terpenting IMO karena kita memang menyampaikan ide-ide dan pendapat, di sisi lain kita memang memiliki wilayah laut yang luas," katanya.

Dengan menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia memiliki peran besar ikut menentukan kebijakan-kebijakan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

Mengingat kebijakan-kebijakan itu akan diputuskan Dewan IMO, pemilihan kembali anggota Dewan IMO periode 2018-2019 akan diselenggarakan pada Sidang Majelis IMO pada November 2017 di London, Inggris.
Di Dewan IMO, pemerintah menunjuk Laksamana TNI (Purnawirawan) Marsetio sebagai perwakilan tetap Indonesia.

"Mudah-mudahan peluang itu besar walaupun disampaikan tadi tahun ini akan lebih kompetitif karena ada anggota-anggota lain yang berkeinginan menjadi anggota Dewan," katanya.

Sebagai anggota IMO sejak 1961 Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi utama IMO. Hingga saat ini tercatat ada 27 instrumen IMO yang sudah disahkan dan diadopsi ke dalam peraturan perundangan-undangan nasional.

Terakhir Indonesia meratifikasi Konvensi BWM 2004 pada 2015 dan MLC pada 2016, serta pada saat ini Indonesia dalam proses final pengesahan Protokol 88 SOLAS 1974 dan Protokol 88 Loadlines 1966.

Kedua protokol itu menjadi prioritas saat ini dikarenakan ada kebutuhan dari industri pelayaran untuk penyederhanaan dan harmonisasi pemeriksaan kapal sebagaimana dipersyaratkan oleh konvensi.

Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang paling banyak meratifikasi Konvensi IMO, serta telah memperoleh banyak manfaat dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.