Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar "reshuffle" (perombakan) kabinet hanya dilakukan terhadap menteri-menteri yang sakit dan menteri-menteri yang kinerjanya tidak optimal. "Kita harapkan dengan masukan dari kami ini, kinerja kabinet Indonesia Bersatu akan lebih maksimal dan efisien," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, didampingi beberapa anggota fraksi lain yang hadir, seperti Ferry Mursidan Baldan dan Iskandar Mandji dari Fraksi Golkar, serta Ali Mudlori dari F-PKB, seusai pertemuan pimpinan fraksi di Jakarta, Rabu. Syarif menegaskan, yang dihasilkan dalam pertemuan antar-fraksi itu hanya merupakan rekomendasi, sedangkan hak prerogatif tetap berada di tangan Presiden. Ketika didesak pers tentang siapa saja menteri yang berkinerja buruk, mereka secara hampir bersamaan tidak mau menyebutkan nama. "Itu hanya salah satu contoh," kata Syarif, yang sebelumnya menyebutkan nama salah seorang menteri. Namun, masukan tersebut langsung mendapat sambutan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatakan tetap ingin mempertahankan Sugiharto sebagai menteri. Meskipun, PPP menyadari bahwa diganti-tidaknya Sugiharto sebagai Menneg BUMN merupakan hak prerogatif Presiden Yudhoyono. "Namun apabila Presiden mengganti Menneg BUMN, berarti Presiden telah terkena "intrik" partai-partai politik yang mengincar kursi Sugiharto," kata Danial Tandjung, penasihat politik Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali. Danial mengakui, Menneg BUMN memang dimusuhi banyak orang karena tidak mau "memberi" setoran kepada parpol. Sebagai profesional, Sugiharto tidak mau dijadikan "ATM-nya" partai politik. "Dari pengamatan saya, isu pencopotan Sugiharto sebagai Menneg BUMN sebagai tekanan parpol. SBY harus mencermati hal ini supaya tidak keliru menempatkan orang," katanya. Daniel Tandjung yang pernah duduk di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan DPR itu menilai, dibandingkan dengan Laksamana Sukardi ketika masih menjabat Menneg BUMN, maka Sugiharto lebih profesional. Program privatisasi BUMN berjalan dengan baik dan kinerja PTPN makin membaik, dalam arti yang tadinya merugi, sekarang untung besar. Politisi senior PPP itu mengaku mendengar bahwa posisi Sugiharto di Kementerian BUMN akan "digantikan "Sofyan Djalil yang kini menempati posisi Menkominfo. Menurut dia, Sofyan belum cocok bila diserahi tugas memimpin BUMN karena debutnya belum kelihatan. "Sofyan Djalil cocok dengan posisinya yang sekarang. Sementara Kementerian BUMN memerlukan profesional yang bisa melepaskan diri dari pasungan dan tekanan partai politik," katanya. Berlainan dengan PPP yang tetap `ngotot` ingin mempertahankan kadernya dalam Kabinet Indonesia bersatu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku `legowo` jika ada menteri yang berasal dari partainya di-reshuffle. "Karena reshuffle adalah hak penuh Presiden," kata Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Irwan Prayitno. Menurut dia, sampai saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berkomunikasi dengan PKS tentang reshuffle kabinet. Menanggapi pendapat beberapa kalangan bahwa orang-orang partai politik tidak memiliki kompetensi, Irwan mengatakan tidak setuju dengan pendapat itu. "Banyak orang parpol yang memiliki kompetensi dan layak menjadi menteri," katanya. Menurut dia kedudukan menteri memang bersifat politis sehingga wajar jika orang menyangsikan kompetensinya. Ia menambahkan, sebagai parpol yang memiliki menteri di kabinet, PKS akan mendukung Presiden secara kritis dan konstruktif. "Kita tetap mengkritisi setiap langkah pemerintah, tetapi masih tetap dalam koridor," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
