Jakarta (ANTARA News) - Kesepakatan tiga pihak antara perbankan, PT Lapindo Brantas, dan masyarakat yang terkena dampak lumpur Sidoarjo mengenai ganti rugi 20 persen tanah dan bangunan berlangsung tertutup. Bahkan dalam pertemuan yang seharusnya dihadiri perbankan dan Menteri PU tidak kelihatan sebagai gantinya dipimpin langsung Mensos Bachtiar Chamsyah dan Ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Arli Fauzi yang ikut serta dalam rombongan perwakilan masyarakat Sidoarjo, pesimis meskipun kesepakatan ditandatangani akan dapat direalisasikan. Mengingat pada kesepakatan sebelumnya janji 20 persen tersebut belum sepeserpun yang dibayarkan PT Lapindo kepada masyarakat. "Ini harapan akhir kalau tidak saya tidak tahu dengan masyarakat Sidoarjo," ujarnya. Bersamaan dengan kesepakatan itu saat ini ribuan masyarakat Sidoarjo tengah mengadakan istiqosah, menunggu hasilnya. Apabila tidak sesuai harapan maka massa akan bergerak. Menurut Joko Sukrasono, salah satu wakil dari masyarakat terdiri dari 15 orang yang datang untuk melaksanakan kesepakatan tersebut menyatakan pesimisnya karena melalui Keppres saja Lapindo tidak mampu membayar. Saat ini tercatat 639 hektar kawasan permukiman yang terkena dampak lumpur dengan jumlah rumah mencapai ribuan lebih yang berada di empat desa Siring, Kedung Bendo, Jatirejo, dan Reno Kenongo, belum termasuk warga Perumtas (Perumahan Tanggulangit Sejahtera). Sampai saat ini belum jelas hasil dari kesepakatan yang kelihatannya berlangsung alot tersebut. Mensos berjanji untuk menyampaikan jumpres setelah pertemuan tertutup.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007