Presiden Jokowi: NTT harus tingkatkan produktivitas pertanian-perikanan

Jadi ada tren bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jika dilihat dari sisi produksi 30 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) NTT berasal dari pertanian dan perikanan, artinya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan menjadi kunci kesejahteraan rakyat NTT," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Ratas tersebut membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di provinsi NTT.

"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus tumbuh merata. Untuk itu, momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia bagian Timur, termasuk di NTT harus terus kita jaga," ucap Presiden.

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi NTT pada periode 2014 sampai 2016 selalu di atas pertumbuhan nasional. Pada 2016 NTT tumbuh 5,18 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi ada tren bahwa NTT mulai mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya. Namun itu belum cukup, kita perlu kerja lebih keras lagi terutama untuk pengentasan kemiskinan, menurunkan tingkat ketimpangan dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," tambah Presiden.

Presiden pun meminta tiga hal dilakukan oleh gubernur NTT beserta jajarannya didukung kementerian dan lembaga terkait.

"Pertama, saya minta penyiapan insfrastruktur pertanian dan kelautan menjadi prioritas mulai dari pembangunan bendungan, embung sampai pelabuhan, pembangunan waduk dan bendungan serta saluran irigasi di NTT," tutur Presiden.

Pembangunan infrastruktur tersebut, menurut Presiden, merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditunda-tunda lagi karena bendungan dan infrakstruktur lainnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat seperti air bersih, pengairan lahan pertanian dan perkebunan hingga pembangkit lisrik.

"Kedua, wilayah NTT adalah beranda terdepan Indonesia langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga. Selain memperbaiki Pos Lintas Batas Negara saya juga minta pembangunan wilayah-wilayah perbatasan juga diperhatikan termasuk infrastruktur transportasi serta upaya-upaya lain yang menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan warga," jelas Presiden.

Presiden pun sudah meresmikan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Montaain di NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, pada 27 Desember 2016.

"Terakhir NTT juga perlu mengembangkan lagi potensi yang cukup kaya di sektor pariwisata yaitu di Labuan Bajo, Pulau Komodo, Danau Kalimutu, dan yang lain," kata Presiden.

Presiden Jokowi menambahkan, "Untuk mendukung sektor pariwisata diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang seperti aspek transportasi yang mudah baik bandara, jalan, jembatan dan pelabuhan. Selain itu diperlukan penyiapan dari sektor promosi, penyiapan sisi SDM yang handal dan menyiapkan masyarakat secara budaya."

Intinya, menurut Presiden Jokowi, pengembangan sektor pariwisata itu harus memberikan dampak nyata pada bergeraknya sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan pada 8 Januari 2016, ada 10 proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Timur.

Proyek-proyek itu adalah (1) revitalisasi bandara Labuan Bajo, Komodo; (2) Pengembangan Pelabuhan Kupang; (3) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang Motaain, Kabupaten Belu; (4) PLBN dan sarana penunjang Motamassin kabupaten Malaka; (5) PLBN dan sarana penunjang Wini kabupaten Timor Tengah Utara.

Kemudian (6) Bendungan Raknamo; (7) Bendungan Rotiklod; (8) Bendungan Kolhua; (9) Bendungan Mbay; serta (10) Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).