Menhub: gudang logistik "Rumah Kita" jadi bisnis baru yang produktif

Rumah kita ini bukan hanya berfungsi sebagai bagian dari tol laut, tetapi juga satu daerah memiliki fungsi logistik yang bisa mengkonsolidasikan barang-barang di dalam negeri bisa diekspor ke luar tanpa harus ke Jawa."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai rumah logistik atau "Rumah Kita" akan menjadi bisnis baru yang produktif.

Untuk itu, Budi usai pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2018 di Kemenhub, Jakarta, Kamis, mendorong perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk mengoperasikan gudang logistik Rumah Kita.

"Rumah kita ini bukan hanya berfungsi sebagai bagian dari tol laut, tetapi juga satu daerah memiliki fungsi logistik yang bisa mengkonsolidasikan barang-barang di dalam negeri bisa diekspor ke luar tanpa harus ke Jawa," ujarnya.

Ia mencontohkan Pelni mendapatkan tugas untuk mengelola Rumah Kita di Saumlaki dan Morotai, nantinya akan diberikan izin untuk melakukan ekspor langsung, seperti ke Darwin, Australia.

"Jadi barang-barang di dalam negeri bisa dieskpor tanpa harus (dikirim) ke Pulau Jawa," ucapnya.

Selama ini, dia menjelaskan, distribusi barang tidak bisa dilakukan secara langsung, contohnya produk dari Saumlaki harus dikirim ke Surabaya atau dari Morotai ke Makassar terlebih dahulu baru bisa dieskpor.

"Oleh karenanya, secara praktis apa yang dilakukan l Laut ini suatu pembelajaran bagi swasta dan sambil mengkonsolidasikan dan memulai bisnis baru yang produktif," tuturnya.

Dia mengatakan saat ini BUMN yang terlibat baru PT Pelni, Pelindo I, II, III dan IV, PT ASDP Indonesia Ferry dan lainnya.

Budi juga mendorong BUMD di masing-masing daerah untuk terlibat dalam mengoperasikan rumah logistik tersebut.

Ia mengatakan bagi sejumlah pihak yang berminat akan dilakukan seleksi atau "beauty contest" untuk mengoperasikan Rumah Kita tersebut.

Budi juga mengatakan pihaknya juga akan mengintegrasikan Rumah Kita dengan tol udara, untuk di daerah pegunungan di Papua, seperti Manokwari dan Timika agar disparitas harga bisa ditekan.

Pemerintah telah menetapkan 13 titik Rumah Kita, yaitu di Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.