Calon presiden Prancis, Francois Fillon, hadapi proses hukum terkait pekerjaan palsu

Paris (ANTARA News) - Jaksa keuangan Prancis akan mengambil langkah hukum lebih lanjut pada pekan ini untuk memeriksa dugaan menerima upah tanpa bekerja yang dilakukan oleh istri kandidat presiden Prancis, Francois Fillon, demikian salah satu koran setempat melaporkan, Minggu.

Journal de Dimanche mengutip sumber tanpa identitas melaporkan bahwa proses penindakan akan diterapkan kepada Fillon dan istrinya, Penelope, yang berkebangsaan Inggris.

Kantor Berita Reutes berupaya mengonfirmasi laporan tersebut, namun tidak bisa mendapatkan tanggapan, baik dari pihak kejaksaan maupun dari perwakilan kandidat beraliran konservatif itu.

Pihak kuasa hukum pasangan suami-istri tidak memberikan tanggapan atas pesan yang dikirim.

Fillon mengonfirmasi bahwa istrinya karena memang dia benar-benar bekerja. Pengacara Fillon mempertanyakan legitimasi hukum jaksa keuangan tersebut. Fillon tetap berjuang untuk mempertahankan kampanye pencalonan kepresidenannya.

Jajak pendapat sejak skandal tersebut terkuak hampir tiga pekan lalu menunjukkan kejatuhannya saat para pemilik hak suara berubah pikiran karena pemeriksaan hukum tersebut dilaporkan oleh mingguan satir Canard Enchaine bahwa istri Fillon membayar ratusan ribu euro sebagai pembayar pajak atas pekerjaan yang tidak dia lakukan.

Jajak pendapat yang sebelum skandal tersebut menunjukkan Fillon sebagai favorit pemenang pemilihan presiden itu mengindikasikan mantan perdana menteri berusia 62 tahun itu berada di urutan ketiga putaran pertama pada 23 April.

Menurut koran tersebut, ada dua jalan yang mungkin akan diambil.

Pertama akan mengarah pada kasus agar diperiksa oleh hakim yang bertugas untuk memutuskan apakah individu atau seseorang itu bisa diselidiki secara formal atau tidak.

Terkadang arahan tersebut dapat diajukan terhadap X (partai yang tidak disebutkan namanya), tetapi dalam kasus ini, kata surat kabar itu, akan melibatkan beberapa partai yang disebutkan namanya.

Kemungkinan jalur hukum kedua akan membawa kasus ini secara langsung sebelum diputus oleh pengadilan kriminal. Berdasarkan skenario ini, lanjut koran tersebut, prosesnya akan dimulai lebih awal dalam 11 hari.

Saat berkampanye untuk mendapatkan tiket yang bisa mewakili partainya, Fillon menekankan bahwa dia memiliki catatan hukum yang bersih dan dia akan mengurangi hal-hal yang memboroskan keuangan pemerintah.

Pihaknya menyatakan akan mundur dan menyerahkan penyelidikan hukum sehubungan dengan skandal kerja palsu tersebut.

Seharusnya pihak Partai Republik memilih calon baru agar bisa segera pengumpulan tanda tangan pada 17 Maret mendatang.

Sepekan sebelumnya Fillon lawan-lawan politiknya di pemerintahan sengaja menghasut sebuah skandal untuk menjegal langkahnya.

Penelope dikabarkan mendapat upah 600 ribu euro (setara Rp8,5 miliar) sebagai asisten pribadi sang suami saat menjabat sebagai legislator.

Pekerjaan tersebut dilanjutkan perempuan kelahiran Wales itu saat Fillon masuk jajaran kabinet dengan menjadi asisten bagi Marc Joulaud. Penelope juga dibayar untuk sebuah tulisan di jurnal kebudayaan.

Namun, Penelope sebagaimana dilaporkan tabloid Le Canard Enchaine tidak pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tidak ada bukti yang berhasil ditemukan media satir tersebut atas kerja keras Penelope.