BNI salurkan 2.205 bantuan pangan nontunai

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan bantuan pangan nontunai secara perdana kepada lebih dari 2.205 keluarga penerima manfaat di Surabaya dan Lamongan, Jawa Timur.

Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) dilakukan melalui agen-agen "branchless banking" BNI atau yang disebut Agen46 BNI sebagai percontohan awal, demikian siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Penyaluran BPNT dan bantuan sosial nontunai Program Keluarga Harapan Menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tersebut dilaksanakan di Gedung Olah Raga Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Penyaluran BPNT tersebut dilaksanakan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa didampingi Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Z.A. Dulung, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Hary Khidmat, serta Koordinator Penyaluran Bantuan Sosial Himbara sekaligus Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto.

Khofifah mengatakan bahwa BPNT merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar pada bulan Maret, April, dan Juni 2016.

Kala itu, Presiden memberi arahan agar bansos makin diintegrasikan secara nontunai dan subsidi pangan akan dikonversi dengan bantuan pangan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Presiden mengarahkan agar penerapan penyaluran bantuan pangan pengganti subsidi pangan yang dikenal raskin atau rastra dapat mulai diterapkan pada tahun 2017.

Program Subsidi Pangan ini dahulunya raskin, lalu diubah menjadi rastra (beras untuk keluarga sejahtera). Subsidi pangan saat ini dikonversikan menjadi bantuan pangan nontunai.

"Bapak, Ibu akan ditanya tentang hal ini. Maka, kuasai hal ini karena secara terminologis mempunyai perbedaan yang signifikan," jelas Khofifah.

Pada tahun 2017, nilai BPNT yang disalurkan mencapai Rp1,6 triliun. Lantaran jumlahnya yang begitu besar, dia meminta pemerintah daerah dan dinas sosial setempat menguasai mekanisme penyalurannya.

"Kelak akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait sistem baru penyaluran bantuan ini. Apa itu subsidi pangan, apa bedanya dengan bantuan pangan. Jelaskan kepada penerima manfaat" katanya.

Sementara itu, Wakil Dirut BNI Suprajarto mengungkapkan bahwa sebanyak 2.205 keluarga penerima manfaat tersebut juga merupakan bagian dari penerima bantuan sosial PKH nontunai dari total 24.000 KPM yang ada di Kota Surabaya.

Untuk penyaluran BPNT di Surabaya, BNI telah menyiapkan 279 agen yang siap menyalurkannya. Sementara itu, penyaluran BPNT di Lamongan telah dilakukan sehari sebelumnya.

Sistem yang dipakai dalam penyaluran BPNT ini menggunakan kartu yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai "e-wallet" yang dapat menyimpan data penyaluran bantuan pangan serta berfungsi sebagai kartu tabungan.

Dengan sistem tersebut, BPNT akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat dalam hal ini "e-wallet" dan hanya dapat digunakan untuk membeli barang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam sistem penyaluran ini, dibangun pula sistem pengawasan berupa "dashboard" yang bersifat "online" untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial, serta rekonsiliasinya. Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan desa.

"Untuk pengembangan ke depan, metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya, seperti pupuk dan elpiji, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi," jelasnya.

Penerima BPNT dapat mendatangi Agen46 BNI atau agen-agen "branchless banking" lain dari Bank Himbara untuk memanfaatkan bantuan pangan tersebut.

Kekhususan BPNT adalah pada penyalurannya yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk komoditas pangan.

Pada Penyaluran BPNT perdana di Surabaya kali ini, BPNT hanya dapat dicairkan menjadi beras bersubsidi sebanyak 10 kilogram dan gula sebanyak 2 kg atau senilai Rp110.000,00 per penerima.

Bantuan tersebut tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang. Untuk itu, BPNT juga dapat dicairkan melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang dikelola Bulog dan Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warong) yang dioperasikan oleh koperasi dibawah koordinasi Kementeriaan Sosial RI.

Jaringan Agen Bank Himbara saat ini mencapai lebih dari 165.000 agen yang relatif cukup banyak dan luas sehingga dapat mengakomodasi penyaluran beragam bantuan sosial. Sebanyak 16.000 agen di antaranya siap menyalurkan BPNT.

Pada tahun 2017 sebanyak 1,4 juta orang penerima manfaat yang berada di 51 kota/kabupaten akan menerima bantuan pangan nontunai melalui bank-bank Himbara.

Agen Bank Himbara bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyediakan barang natura, terdiri atas beras dan gula dengan nilai bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan dapat dicairkan untuk belanja barang tersebut.

Total penyaluran bantuan sosial di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 ditetapkan akan mencapai Rp6 triliun. Khusus untuk Surabaya, sebesar Rp145 miliar. Bantuan sosial tersebut terdiri atas Program Keluarga Harapan, rastra, bansos lansia, dan bansos disabilitas.