Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menilai peningkatan kemiskinan dan penangguran yang terjadi di Indonesia bukan akibat kesalahan kebijakan, tetapi akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997. Pernyataan itu dikemukakan Boediono pada Sidang ke-116 Inter-Parliamentary Union (IPU) di ruang utama Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Selasa petang. Secara garis besar, katanya, multikrisis ekonomi berkepanjangan itu sangat berdampak pada perekonomian. Untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, pemerintah membuat sejumlah kebijakan yang meliputi penyediaan kebutuhan dasar, memberdayakan usaha kecil dan menengah serta menerapkan proyek yang khusus dirancang untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam kaitannya dengan program nasional untuk pemberdayaan masyarakat, ia menyatakan terdapat lima proyek berkarakteristik unik yakni pertama, proyek yang bersifat partisipatif --dengan mayoritas rakyat pedesaan terlibat melalui aktivitas yang mereka putuskan sendiri. Kedua, lanjutnya, pelaksanaan semua kegiatan usaha secara transparan dan akuntable, bahkan beberapa proyek dipilih untuk diaudit secara independen. Ketiga, proyek pemberdayaan masyarakat yang bersifat terbuka, dimana penduduk bebas memilih aktifitas usaha sesuai dengan keinginan mereka, ujarnya. Sementara itu keempat adalah pengembangan proyek-proyek yang berdaya saing di lingkungan masyarakat masing-masing dan kelima adalah terjadinya pengelolaan terdesentralisasi termasuk dalam proses pengambilan keputusan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
