Presiden tinjau proyek mangkrak PLTU di Maluku

Ambon (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meninjau proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai di Tulehu, Kota Ambon, Maluku yang mangkrak.

"Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan angota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati (listrik) beberapa jam," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjau meninjau proyek PLTU 2x15 MW Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini kondisi kebutuhan listrik sangat mendesak di wilayah tersebut. Namun, sayangnya pembangunan sejumlah pembangkit listrik di wilayah itu mangkrak sudah enam tahun lamanya.

"Oleh karena itu, tadi pagi saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya apakah bisa dilanjutkan tapi apakah proses hukumnya sudah selesai? Saya belum tahu, akan saya cek dulu," katanya.

Presiden menegaskan, penggunaan bahan bakar batu bara untuk di wilayah tersebut sejatinya tidak benar karena potensi panas bumi atau geothermal justru masih sangat besar di wilayah tersebut.

"Tapi yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geothermal karena potensi di sini ada. Di Tulehu itu ada," katanya.

Presiden mengatakan potensi panas bumi ada di berbagai wilayah di 34 provinsi dan salah satu titiknya ada di Tulehu.

Pada kesempatan yang sama Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan proyek PLTU tersebut terbengkalai karena memang tidak ada pengerjaan.

"Ya karena tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014," katanya.

Kementerian ESDM sedang mengkonfirmasi hal tersebut kepada PLN, apakah akan melanjutkan proyek tersebut atau tidak, dengan masalah dasar yang dihadapi yakni letak sumber batu bara yang jauh.

Oleh karena itu, ESDM sedang menjajaki agar proyek-proyek serupa tidak mangkrak, disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.

Ia pun menyatakan, setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," ujarnya.