Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Siapa pun presidennya, posisi menteri koordinator tetap diperlukan, demikian penegasan Meteri Koordinator (Menko) Ekonomi, Boediono, usai menyampaikan orasi di depan Sidang ke-116 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali. "Saya pribadi menganggap, siapa pun presidennya, posisi Menko itu tetap diperlukan. Karena, untuk menjadi titik koordinasi presiden paling bagus," katanya, Selasa petang. Boediono berpendapat, jika tanpa menteri koordinasi, maka presiden harus menjangkau setiap menteri, sehingga jangkauan koordinasinya terlalu luas. Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sutradara Gintings, yang termasuk Delegasi Parlemen Indonesia di Sidang ke-116 IPU, meminta presiden memperluas wewenang menko atau sekalian membubarkannya. Selama ini, kata dia, menko dianggap hanya sekadar mengumpulkan para menteri dalam rapat, namun tak bisa mendorong impelementasi kebijakan. Tetapi, Menko Ekuin Boediono menolak menanggapi pernyataan itu, termasuk enggan mengomentari pertanyaan pers, apakah otoritas yang diberikan presiden kepadanya sudah mencukupi untuk mengatur perekonomian. "Untuk yang itu, saya tak akan menanggapi," kata Boediono singkat. Ditanya pers mengenai isu perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), Boediono menegaskan, perekonomian Indonesia tak akan terpengaruh dengan isu-isu itu. "'Reshuffle' apa pun, saya kira tidak akan bergejolak. Kalau melihat situasi sekarang, saya kira perekonomian kita mantap," ujar Boediono sambil melenggang. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007