Palu (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, unjuk rasa para pekerja yang dilakukan oleh berbagai asosiasi buruh pada berbagai daerah di Tanah Air dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day), masih dalam batas-batas kewajaran. "Sepanjang tujuannya baik dalam menyampaikan aspirasi serta dilaksanakan secara tertib dan damai, itu wajar-wajar saja dalam kehidupan berdemokrasi," kata Presiden ketika memberikan sambutan pada acara Peringatan May Day Tingkat Nasional tahun 2007 yang dipusatkan di halaman gudang penampungan kakao milik PT Cocoa Perkasa Sulteng di Palu, Selasa.Menurut Presiden, aksi pekerja di seluruh dunia, termasuk asosiasi buruh, sama-sama memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada hari ini (1/5). Cara yang disampaikannya pun berbeda-beda, ada yang menggelar dialog, tasyakuran, unjuk rasa, dan ada pula yang santap siang bersama dan dilanjutkan dengan silaturahmi. Pemerintah Indonesia, katanya, menghargai soal kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk aksi demonstrasi yang selama ini menyuarakan aspirasi pekerja. Karena itu, sepanjang aksi-aksi tersebut tidak destruktif dan menggangu keamanan nasional serta isu yang disampaikan sifatnya konstruktif, pemerintah akan selalu meresponnya. Presiden Yudhoyono pada kesempatan itu juga menyatakan dirinya beberapa jam lalu sempat menghubungi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparmo, guna meminta laporan soal keadaan aksi buruh di Jakarta, serta menanyakan pula kepada beberapa pejabat terkait tentang perkembangan keadaan di seluruh Tanah Air. "Pada umumnya berjalan dengan baik," tuturnya. Presiden juga menyatakan, pada hari ini ada unjuk rasa pekerja di beberapa daerah, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yokyakarta, dan itupun berjalan tertib dan damai. Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta semua perusahaan di negeri ini untuk selalu jujur dan terbuka kepada karyawannya, antara lain memastikan bahwa semua hak-hak buruh dipenuhi dan memberikan perlindungan dengan cara-cara yang baik pula. Presiden juga menjanjikan akan mengundang 11 ketua Asosiasi Pekerja Seluruh Indonesia untuk melakukan tukar pikiran mengenai bagaimana mengelola perburuhan di negeri ini menjadi bagian membangun bangsa. Pertemuan yang direncanakan digelar di Palu pada Selasa malam (1/5) itu akan mengkaji soal bagaimana memberikan kesejahteraan para pekerja serta bagaimana mendatangkan maslahat bagi keseluruhan masyarakat di Tanah Air. Presiden juga menyatakan pemerintah segera membuat perangkat (aturan) bagaimana memberikan santunan atau konpensasi bagi pekerja yang bukan karena kesalahannya tiba-tiba harus menerima pemutusan hubungan kerja, seperti ekonomi bangsa tiba-tiba mengalami guncangan. "Melalui lembaga Tripartit yang sekarang, kita sedang mantangkan bagaimana jaminan atas kejadian seperti itu bisa memperoleh perlindungan yang adil dan dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh negara," katanya.Pada kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan, soal jumlah penganggguran di Indonesia. Pada November 2005 angka pengangguran di Tanah Air mencapai 11,9 juta orang dan Agustus 2006 turun menjadi 10,9 juta, sehingga terjadi penurunan sekitar satu juta orang. "Angka ini harus terus kita turunkan dengan cara membuka lapangan kerja baru," kata Kepala Negara. Menurut Presiden Yudhoyono, setiap tahun kebanjiran angkatan kerja baru yang mencari pekerjaan di seluruh Indonesia, dan pemerintah sendiri tiap tahun berusaha merekrut pekerja baru seperti anggota TNI, Polri, dan PNS, tetapi selebihnya harus mendapatkan tempat di sektor dunia usaha. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
