"Bila pemerintah lebih berpihak, mungkin kita bisa meningkatkan porsi pasokan untuk kebutuhan dunia dan membuat nilai tambah," kata Yugi Prayanto di Jakarta, Selasa.
Menurut Yugi, keberpihakan pemerintah terhadap komoditas mutiara sangat diperlukan terutama terkait dengan pengembangan teknologi dalam budidaya kerang mutiara asli Indonesia.
Waketum Kadin memaparkan, saat ini terdapat beragam hambatan yang dimiliki oleh pembudidaya, seperti proses yang lama, kompleks dan padat modal sehingga diperlukan langkah-langkah yang efisien dalam pengembangan bisnis mutiara.
"Kami sangat mengharapkan agar para pembudidaya mutiara nasional ini bisa bertahan," kata Yugi Prayanto.
Ketua Bidang Kerjasama Hubungam Antar Kelembagaan dan Luar Negeri Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi) Raditya Poernomo memaparkan, sejumlah tantangan yang dihadapi investor mutiara antara lain zonasi wilayah tata ruang yang belum jelas dalam pengaturannya, dampak iklim yang mengancam degradasi lingkungan, serta regulasi yang berubah-ubah.
Sementara itu, Ketua Subdirektorat Perbenihan Ikan Laut KKP Rokhmad M Rofiq mengemukakan, budidaya kerang mutiara harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.
Menurut Rofiq, perlu didorong agar aktivitas penangkapan atau mengambil kerang mutiara langsung dari alam dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.
Untuk itu, lanjutnya, KKP juga mendorong keterlibatan masyarakat pesisir melalui pola segmentasi budidaya mutiara di berbagai daerah.
Dia mengakui ada sejumlah permasalahan seperti persoalan zonasi yaitu terkait tumpang tindih kawasan budidaya antara mutiara dengan produk perikana lain.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.
Terkait dengan kesukaran pembudi daya mendapatkan benih atau induk unggul, maka saat ini juga sedang dilakukan perekayasaan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
