Menhub: jembatan timbang bukan lahan tambah pendapatan

Kita dapat Rp48 miliar dari jembatan timbang tapi biaya pemeliharaan jalan lebih dari itu. Bisa Rp50 miliar. Dari situ saja kan tidak cocok."

Ponorogo (ANTARA News) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jembatan timbang bukan lahan untuk mencari tambahan pendapatan bagi pemerintah daerah tapi untuk mengontrol beban angkutan barang.

"Jembatan timbang bukan cari duit, tapi mengontrol jumlah tonase angkutan barang. Tolong diingatkan. Kita konsisten dengan fungsinya," kata Menhub usai meresmikan terminal bus tipe A di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat.

Ia sudah menjalani komunikasi dengan para pemerintah daerah dan meminta agar jembatan timbang tidak menjadi andalan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut dia, kelebihan beban kendaraan mempercepat kerusakan jalan yan berujun pada membengkaknya biaya pemeliharaan jalan.

Dia menyebutkan biaya pemeliharaan jalan nasional oleh pemerintah pusat mencapai triliunan per tahun bahkan diperkirakan mencapai Rp10 triliun per tahun.

Dia berharap dengan pembatasan muatan barang akan menurunkan biaya pemerliharaan jalan setidaknya 50 persen dari sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulllah Yusuf mendukung pemerintah pusat mengambil alih pengelolalan jembatan timbang.

Saifullah mengakui pendapatan dari jembatan timbang cukup besar namun biaya perawatan jalan juga besar sehingga jika dihitung sebenarnya tidak ada untungnya.

"Kita dapat Rp48 miliar dari jembatan timbang tapi biaya pemeliharaan jalan lebih dari itu. Bisa Rp50 miliar. Dari situ saja kan tidak cocok," katanya.

Selain meresmikan terminal, Menhub juga mengukuhkan 2.665 orang petugas terminal tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) seluruh Indonesia sebagai karyawan Kemenhub.

Untuk mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan UPPKB seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran pada 2017 sebesar Rp1,0 triliun yang terdiri dari Rp723 miliar untuk belanja pegawai, Rp73 miliar operasional UPPKB seluruh Indonesia dan Rp212 miliar untuk operasional terminal tipe A seluruh Indonesia.

Para peresmian itu juga dilakukan telewicara antaraMenteri Perhubungan dengan beberapa Koordinator Terminal Tipe A dan UPPKB di seluruh Indonesia.

Mulai 2017, Kementerian Perhubungan mengambil alih seluruh pengelolaan terminal bus tipe A dan seluruh jembatan timbang.