Bambang mengaku dinominasikan pemerintah calonkan presiden IFAD

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pencalonan dirinya sebagai Presiden Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultural (International Fund for Agricultural Development/IFAD) dinominasikan oleh pemerintah.

Menurut Bambang, dirinya juga sudah meminta izin dari Presiden Joko Widodo terlebih dahulu terkait pencalonannya tersebut.

"Saya kan minta izin ke Presiden dulu. Seorang calon presiden IFAD menurut aturannya harus dinominasikan oleh negara," ujar Bambang di Jakarta, Kamis.

Saat bertemu Presiden, lanjut Bambang, ia memaparkan kepada Presiden bahwa ada kesempatan Indonesia untuk dapat lebih berkiprah di internasional melalui badan PBB tersebut.

"Karena kita (Indonesia) belum pernah dan Indonesia sangat under represented di semua organisasi internasional. Jadi Pak Presiden bilang oke Indoensia harus berperan di internasional dan saya ikut prosesnya," katanya.

Sebelumnya, Bambang telah melakukan kunjungan ke Roma, Italia, dua pekan lalu, untuk melakukan kampanye dan uji kepatutan terkait dengan nominasinya sebagai calon Presiden IFAD periode 2017-2021.

IFAD merupakan salah satu badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berkantor pusat di Roma dan bergerak dalam pendanaan internasional untuk pembangunan sektor pertanian. Bambang Brodjonegoro menjadi satu-satunya wakil Asia, dan memiliki pengalaman luas bekerja sama dengan IFAD sejak masih menjabat Wakil Menteri Keuangan RI selaku Gubernur IFAD Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman karir yang luas baik di bidang akademik, pemerintahan, maupun organisasi internasional, maka Bambang Brodjonegoro diharapkan bisa mendapatkan dukungan mayoritas dari negara anggota IFAD.

Presiden IFAD saat ini adalah Kanayo F. Nwanze dari Nigeria, yang masa jabatan untuk periode keduanya akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Pemilihan Presiden IFAD akan dilaksanakan pada kesempatan Pertemuan Dewan Gubernur IFAD Sesi ke-40 tanggal 14-15 Februari 2017, yang akan diikuti oleh delapan kandidat terkemuka dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, uji kepatutan bagi para kandidat dilaksanakan pada 20 Januari 2017 lalu.