Bangkok (ANTARA News) - Ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI) menyerukan dan mendukung Pemerintah Thailand untuk tetap memegang pendekatannya yang lunak dalam menyelesaikan satu kekacauan berdarah di wilayah paling selatan negara itu, yang berpenduduk mayoritas Islam. "Kami mendukung kebijakan pemerintah baru terhadap penduduk Muslim," kata Ekmeleddin Insanoglu, Sekjen OKI, kepada wartawan, Senin. "Kami mendukung tindakan pemerintah dan kami mengharapkan bagi kerjasama lebih baik di masa depan," katanya setelah berembuk dengan Menlu Nitya Pibulsonggram mengenai kerusuhan di mana lebih dari 2.100 orang tewas sejak Januari 2004. Perdana Menteri (PM) Thailand, Surayud Chunanont, meninggalkan kebijakan garis keras dari pendahulunya, Thaksin Shinawatra, yang menuduh OKI tahun 2005 melanggar kedaulatan karena mengecam tindakan pemerintah terhadap aksi kekerasan itu. Setelah memangku jabatan menyusul kudeta yang tidak berdarah yang menggulingkan Thaksin September tahun lalu, Surayud meminta maaf atas perlakuan kejam pasukan keamanan di wilayah yang berbahasa Melayu itu . Ia juga mendorong bagi dialog dan pengakuan lebih besar atas budaya dan bahasa Melayu. Tapi serangan bom dan senapan baik oleh warga Muslim maupun Buddha meningkat kendatipun kehadiran 30.000 tentara dan para militer di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia itu. Dalam serangan terbaru, gerilyawan Muslim membunuh seorang pria Buddha berusia 30 tahun , menembak mati keponakan laki-lakinya yang berusia 14 tahun dan membakar kedua mayat itu di sebuah desa Muslim di Pattani, salah satu dari tiga provinsi yang dilanda aksi kekerasan. Militer mengatakan pihaknya membutuhkan 10.000 tentara lagi di wilayah itu, yang dulunya adalah satu kesultanan merdeka sampai dicaplok Thailand yang berpenduduk mayoritas beragama Buddha itu seabad lalu, tapi pemerintah mengatakan akan lebih senang memberikan penduduk desa pelatihan militer dan senjata. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007