Fashion jadi ujung rantai nilai tambah industri tekstil

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian memacu penumbuhan industri fashion nasional sekaligus meningkatkan daya saing dan produktivitasnya sebagai ujung rantai dari industri tekstil yang memiliki nilai tambah tinggi serta sebagai salah satu dari 16 kelompok industri kreatif yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

"Industri fesyen berkontribusi besar terhadap devisa negara, PDB nasional dan penyerapan tenaga kerja. Mengingat besarnya peran tersebut, maka kami terus melakukan berbagai upaya strategis untuk pengembangan industri fesyen di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2017 di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor produk fesyen pada tahun 2015 mencapai USD12,11 miliar dengan pasar utama Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.

Selanjutnya, kontribusi industri fesyen terhadap PDB nasional sebesar 1,21 persen. Sedangkan, sebagai sektor padat karya, industri fesyen mampu menyerap tenaga kerja sebanyak dua juta orang atau 14,7 persen dari total tenaga kerja di sektor industri.

Lebih lanjut, Airlangga mengimbau kepada para desainer dan pelaku industri fesyen yang hadir pada acara IFW 2017 ini agar mulai menggunakan bahan baku, bahan penolong dan aksesoris produksi dalam negeri.

"Hal ini untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor," katanya melalui keterangan tertulis Kemenperin.

Oleh karena itu, Airlangga menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang secara konsisten menyelenggarakan IFW sejak tahun 2012.

"Kami yakin IFW telah menjadi kegiatan tahunan yang paling bergengsi bagi para pelaku industri fesyen nasional untuk menampilkan produk-produk kreatif unggulan," tuturnya.

Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyatakan, IFW 2017 yang merupakan penyelenggaraan kali ke-6 ini, diharapkan terus menjadi stimulus untuk meningkatkan kreativitas para IKM fesyen dan desainer di dalam negeri agar mampu bersaing di pasar domestik dan global.

"IFW pertama kali diluncurkan di Kementerian Perindustrian pada tahun 2012. Kami telah memberikan berbagai dukungan kepada APPMI dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut seperti fasilitasi fashion show, seminar dan stand pameran," paparnya.

Sejak tahun 2012-2017, Kemenperin telah memfasilitasi sebanyak 462 stand pameran untuk para IKM fesyen nasional dalam mempromosikan produk-produk unggulannya. Dari jumlah tersebut, Kemenperin telah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 6 miliar.

"Anggaran tersebut dari DIPA Direktorat IKM dan IKTA. Tahun ini, kami sediakan 27 stand," ungkapnya.

Upaya strategisMengenai upaya-upaya strategis yang dilakukan dalam penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan daya saing IKM termasuk sektor fesyen, Gati memaparkan, Kemenperin terus mendorong penerapan SNI, penguatan pendidikan vokasi industri yang tersertifikasi SKKNI, fasilitasi kemudahan KUR, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta fasilitasi promosi.

"Kami juga melakukan pendampingan tenaga ahli desain, peningkatan kompetensi SDM serta penguatan branding produk fesyen untuk meningkatkan kecintaan konsumen pada produk dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, untuk memperluas pasar IKM, Kemenperin memiliki program e-Smart IKM yang telah diluncurkan pada 27 Januari 2017, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Bukalapak sebagai salah satu marketplace.

"Dengan program e-Smart ini, para IKM dapat memperluas akses pasarnya melalui marketplace dan akan mendapatkan berbagai pembinaan dan pelatihan dari Kemenperin. Kami berharap pelaku industri fesyen yang hadir di sini dapat bergabung dengan program digital tersebut," imbuh Gati.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan ekspor IKM, pemerintah juga memberikan fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) serta memberikan fasilitasi pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Mereka kalau mengimpor bisa buat konsorsium. Ini bukan badan usaha baru. Pemerintah akan memberikan fasilitas KITE atas produk yang diimpor lewat konsorsium itu," terangnya.

Pemerintah menetapkan tujuh syarat bagi IKM yang ingin menggunakan KITE, yaitu surat izin usaha, memiliki lokasi usaha minimal dua tahun, nomor pokok wajib pajak, dan surat pemberitahuan pajak.

Selain itu, IKM harus memiliki surat rencana produksi, surat pernyataan yang disahkan notaris, dan bersedia menggunakan modul kepabeanan yang diciptakan untuk KITE IKM. Diperkirakan pemberian fasilitas KITE bisa menekan biaya produksi dan bahan baku IKM pada kisaran 15-25 persen.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Fashion Week 2017 Poppy Dharsono mengatakan, IFW merupakan upaya berkesinambungan antara APPMI dan pemangku kepentingan untuk berkomitmen mengembangkan dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia melalui produk industri fesyen.

"Dalam pagelaran tahun ini, IFW mengangkat sebuah tema yaitu Celebration of Culture, di mana tidak hanya ranah budaya yang diangkat, tetapi juga pariwisata Indonesia," ungkapnya.

Beberapa destinasi wisata yang menginspirasi IFW 2017 ini diantaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

"Inspirasi tersebut kami implementasikan pada penggunaan bahan baku seperti songket, tenun, batik, dan bordir. Salah satunya yang kami fokuskan adalah tenun asal NTT," kata Poppy Dalam lima hari ke depan, IFW 2017 akan menampilkan 20 peragaan busana, 10 seminar, kompetisi dan lokakarya, talk show, serta memamerkan ratusan merek lokal.

"Dengan mengusung khazanah kekayaan Indonesia mulai dari budaya, wisata alam, maupun sumber daya manusianya, diharapkan IFW dapat mengharumkan nama Indonesia hingga internasional melalui industri fesyen," tuturnya.