PBB peringatkan kebijakan pengamanan perbatasan tidak boleh diskriminatif

PBB (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menekankan perlunya pengamanan perbatasan yang tidak diskriminatif, pernyataan yang secara luas dilihat sebagai kritik terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Trump membekukan sementara izin masuk ke AS untuk semua pengungsi dan warga dari tujuh negara Muslim.

"Negara memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk bertanggung jawab mengelola perbatasan mereka untuk menghindari infiltrasi oleh anggota organisasi teroris," kata Guterres, Rabu.

"Namun, ini tidak dapat didasarkan pada bentuk diskriminasi apapun yang terkait dengan agama, etnis atau kebangsaan karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar bagi masyarakat kita," ujar dia.

Guterres dalam pernyataannya memang tidak menyebutkan secara langsung Trump atau kebijakannya. Sekjen PBB itu telah menyampaikan pernyataan serupa pada akhir pekan ketika menghadiri KTT Afrika di Ethiopia dan pada Jumat dalam acara peringatan korban Holocaust.

Seorang diplomat di PBB, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan pernyataan Guterres itu dimaksudkan untuk mengomentari tindakan Trump.

"Langkah-langkah gegabah, yang tidak didasarkan pada data intelijen yang kuat, cenderung tidak efektif karena berisiko dapat ditembus oleh kecanggihan gerakan teroris global sekarang ini," kata Guterres dalam pernyataannya pada Rabu.

"Dia juga memperingatkan bahwa tindakan diskriminatif itu berisiko memicu "kecemasan dan kemarahan luas yang dapat memfasilitasi propaganda organisasi teroris yang kita semua sangat ingin berjuang melawannya," lanjut dia.

Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat untuk membekukan sementara izin masuk ke Amerika Serikat bagi orang-orang dengan paspor dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman selama 90 hari, dan menghentikan pemukiman kembali pengungsi selama 120 hari.

Ada kebingungan yang meluas di bandara-bandara di seluruh dunia karena para petugas bea cukai dan maskapai penerbangan kesulitan untuk menafsirkan aturan baru yang dikeluarkan Trump.

Beberapa tuntutan hukum telah diajukan untuk memblokir bagian dari perintah Trump, yang mengundang kecaman keras dari para pendukung partai Demokrat, organisasi hak asasi manusia dan beberapa sekutu Barat AS.

Sejak perintah itu dikeluarkan, 721 wisatawan yang mencoba masuk ke AS dari tujuh negara ditolak masuk, menurut Kevin McAleenan, komisaris pelaksana Bea dan Perlindungan Perbatasan.

Kebijakan kontrol perbatasan yang dikeluarkan Trump menghentikan masuknya orang-orang dengan paspor dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman selama 90 hari. Perintah itu juga melarang pemukiman pengungsi selama 120 hari dan larangan tanpa batas bagi pengungsi Suriah, demikian Reuters.

(UU.Y012)