Pengamat: SBY perlu klarifikasi kuasa hukum Ahok

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai Presiden RI keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengklarifikasi pernyataan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaitkannya dengan Fatwa MUI.

"SBY perlu berbicara mengenai hal ini kepada publik karena hal ini adalah serangan pribadi atau fitnah kepada SBY yang bisa merusak nama baiknya," ujar Igor dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Igor mengatakan tudingan keterkaitan SBY dengan Fatwa MUI terkait kasus Ahok berdampak pada preferensi publik terhadap Agus Yudhoyono yang kini tengah berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta.

Menurut dia, dengan mengklarifikasi tudingan itu SBY dapat menjelaskan informasi terkait seluk-beluk keluarnya Fatwa MUI itu, apakah karena desakan masyarakat atau karena intervensi SBY.

"Dalam klarifikasinya SBY bisa memberi penjelasan yang terang benderang," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1).

Pada kesempatan tersebut tim kuasa hukum Ahok menanyakan kepada Ma'ruf Amin, ihwal dasar dikeluarkannya Fatwa MUI terkait kasus Ahok.

(Baca: Ketua MUI: ucapan Ahok merupakan isu nasional)

Tim kuasa hukum Ahok sempat pula menanyakan latar belakang Ma'ruf yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden SBY. Pengacara Ahok kemudian menanyakan soal bantuan hibah yang diperoleh MUI saat Ma'ruf Amin menjabat Wantimpres.

Kuasa hukum Ahok lantas menanyakan kepada Ma'ruf terkait kemungkinan Fatwa MUI mengandung kepentingan tertentu, dan mengaku memiliki bukti percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin terkait Fatwa MUI.

Menyusul pernyataan tim kuasa hukum Ahok itu, SBY dikabarkan akan menggelar konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu.