Jakarta (ANTARA News) - Dua badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang konstruksi yakni Jasa Marga dan Wijaya Karya (Wika), dipastikan akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di bursa efek karena keduanya telah mendapatkan ijin dari DPR RI. "Surat dari DPR (izin IPO) Jasa Marga dan Wika sudah keluar tanggal 26 April tetapi penjamin emisinya (underwriter) belum, secepatnya akan diselesaikan (underwriter). Diusahakan tahun ini selesai," kata Said Didu, Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin. Setelah surat izin dari DPR, kata Said, maka proses IPO (Initial Public Offering) kedua BUMN tersebut segera dilaksanakan. "Kalau telah melewati Juni, kita akan memakai audit laporan keuangan tiga bulan terakhir. Jadi masih ada waktu," katanya. Seperti diketahui, ada 15 BUMN yang akan diprivatisasi yaitu PT Jasa Marga, PT BNI, PT WIKA, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Industri Soda Indonesia (ISI), PT Industri Gelas (Iglas), dan PTB Cambrics Primisima. Sementara enam BUMN lainnya adalah PT Jakarta Hotel International Development (JHID), PT Atmindo, PT Intirub, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Kertas Blabak, dan PTB Kertas Basuki Rahmat. Dari rencana 15 BUMN yang akan diprivatisasi, sudah dua perusahaan yang mendapat persetujuan dari DPR untuk melakukan IPO, yaitu PT Jasa Marga dan Wijaya Karya. Selain itu, PT BNI juga telah disetujui untuk melakukan divestasi, namun hingga saat ini masih belum ditentukan penjamin emisinya. Menteri Negara BUMN, Sugiharto, sebelumnya telah mengatakan tahun 2007 merupakan momentum yang tepat dan baik untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO) sejumlah BUMN.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
