Kemendag siapkan standarisasi desain pasar rakyat

Palembang (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan standarisasi desain pasar rakyat agar setiap pasar yang dibangun dapat termanfaatkan secara optimal, karena memenuhi kebutuhan konsumen.

"Saat ini Kemendag menunjuk sebuah perusahaan nasional untuk mendesain pasar yang cocok untuk rakyat Indonesia, dengan demikian diharapkan tak ada lagi pasar yang dibangun dengan dana miliaran rupiah justru sepi atau tidak ada pedagang yang mau masuk," kata Srie di Palembang, Sabtu.

Srie mengunjungi Kota Palembang untuk memeriksa gudang Bulog sekaligus mengadakan diskusi dengan pengusaha ritel terkait isu adanya kenaikan harga sewa gerai di sejumlah mal.

Ia mengatakan desain pasar rakyat ini akan dibakukan dan bakal menjadi acuan setiap kabupaten/kota dalam membangun gedung pasar.

Semisal, ia menjelaskan, bahwa pasar itu harus menyediakan tempat ibadah, tempat bermain anak, tempat ibu penyusui, dan lainnya.

Pemerintah juga sedang mengodoknya mengenai klasifikasi pasar dari sisi bangunan, serta merencanakan membuat dasar-dasar tata kelola (manajemen) pasar. Bahkan pemerintah, menargetkan adanya lembaga pendidikan formal yang khusus mengeluarkan lulusan dengan kepandaian dalam pengelolaan pasar yang bersertifikat setidaknya setingkat pendidikan diploma 1

"Harapannya, rakyat mau beraktifitas di pasar. Saat ibunya berbelanja, anaknya bisa mengakses permainan anak-anak, jika ada kesinambungan seperti ini tentunya pasar akan ramai, omset pedagang meningkat, pendapatan asli daerah bertambah, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera," kata dia.

Menanggapi kenyataan bahwa Pasar Talang Kelapa Palembang yang dibangun setahun lalu menggunakan APBN hingga kini belum juga menjadi pilihan pedagang untuk berjualan, Srie sangat menyayangkan hal itu.

Ia justru heran mengapa hal itu dapat terjadi karena sudah ada studi kelayakan sebelum pembangunan. Menurutnya, kenyataan ini menunjukkan seolah-olah pemerintah kota tidak memiliki cara untuk mengatasinya.

"Sebelumnya ada pengajuan ke pemerintah pusat mau bangun pasar, dan sudah direalisasikan, tapi faktanya malah tidak terpakai. Ini sangat disayangkan, ke depan pemerintah pusat akan pikir-pikir jika Palembang minta dibangunkan pasar lagi," kata dia.

Bukan hanya Pasar Talang Kelapa, Srie juga menyoroti mengenai Pasar 10 Ulu Palembang yang hingga kini belum maksimal meski sudah dikelola Perusahaan Daerah milik Pemkot Palembang PD Pasar.

"Sama saja, pasar 10 Ulu juga begitu. Ada pedagang yang bilang langsung ke saya, bahwa diminta uang untuk beli lapak. Bagaimana itu bisa terjadi, padahal itu dana APBN," kata Srie.

Terkait ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Edwin Effendy enggan menanggapi lantaran sudah menjadi kewenangan PD Pasar.

Dirinya yang baru saja menjabat sebagai kepala dinas sejak dua pekan lalu, sedang fokus mengurus pasar baru yakni Pasar Talang Kepala yang pengelolaannya belum diserahkan ke PD Pasar.

"Ada 264 orang pedagang sudah mendaftar menjadi pelapak, nanti penentuan lokasi lapaknya akan diundi, sehingga tidak ada lagi dusta diantara kita (pungli, red). Target kami pada 2017 sudah termanfaatkan dengan optimal," kata dia.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pembagunan dan perevitalisasi 1.000 unit per tahun untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Namun, dalam tiga tahun menjalankan program itu, hanya 35 persen pasar yang berhasil menaikkan omset pedagang, kata Srie.