"Saya ingin SUPM (Sekolah Usaha Perikanan Menengah) kami tidak memproduksi TKI, apalagi di kapal-kapal ikan asing. Lebih senang jika mereka terjun punya kapal 11 meter," kata Menteri Susi dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Karena itu, Menteri Susi memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya untuk dapat menindaklanjuti hal itu, seperti Ditjen Perikanan Tangkap dapat menawarkan bantuan lulusan SUPM agar dapat menjadi nelayan.
Para lulusan, ujar dia, lebih baik mandiri dan menjadi wirausahawan kecil daripada bekerja sebagai TKI di kapal asing, apalagi KKP juga telah membangun sejumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
"Masukkan mereka ke SKPT-SKPT yang kita bangun, di Morotai, dan dimana-mana. Tanya lulusan siapa yang mau jadi nelayan mandiri? Kita kasih kapal, kita jaring mereka jadi wirausaha dan pelaku utama," ujarnya.
Menurut Susi, banyak keuntungan bila para lulusan menjadi nelayan, seperti KKP telah mengalokasikan anggaran khusus untuk asuransi nelayan.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan ingin agar mereka yang berketetapan menjadi nelayan mandiri agar didaftarkan.
"Yang mau jadi nelayan mandiri berapa orang? Suruh daftar. Itu ide yang saya pikir luar biasa," katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) Rifky Effendi Hardijanto mengatakan arahannya telah sejalan dengan rencana BPSDM KP pada 2017.
Rifky Effendi mengemukakan, pihaknya juga akan membentuk kembali lembaga pendidikan dengan SUPM sebagai parameter dan titik referensi pendidikan menengah di sektor kelautan dan perikanan.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017
