... masih banyak menemukan program-program pertanian dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian yang salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa...Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV DPR akan meminta data keberhasilan kemitraan TNI dengan Kementerian Pertanian di bidang pertanian, terkait rencana pembentukan Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu oleh Markas Besar TNI.
Anggota Komisi IV DPR, Ono Surono, di Jakarta, Kamis, mengatakan, "TNI belum memberikan data kepada Komisi IV DPR, sehingga bisa saja nanti melalui panitia kerja pengawasan yang telah dibentuk oleh Komisi IV mengundang juga TNI."
Dia mendapatkan masukan pada masa reses bahwa ada langkah pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani atau kelompok tani dengan petani anggotanya, sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
"Kami masih banyak menemukan program-program pertanian dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian yang salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Menurut dia, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan pertanian di daerah karena terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program.
"Misalnya pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus kelompok tani," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga itu.
Ini penting menurut dia sekalipun TNI menyatakan diri berhasil mengawal swasembada pertanian --yang nota bene sebetulnya program Kementerian Pertanian-- dengan bukti Indonesia tidak impor beras lagi pada 2016.
Ono mengatakan, jajaran bintara pembina desa di semua Komando Rayon Militer memiliki data di bidang pertanian ini secara lengkap.
Dia mendapatkan masukan pada masa reses bahwa ada langkah pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan kelompok tani atau kelompok tani dengan petani anggotanya, sehingga tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh petani.
"Kami masih banyak menemukan program-program pertanian dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian yang salah sasaran. Hulu-hilir pertanian, produksi, distribusi dan konsumsi membutuhkan peran serta seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Menurut dia, harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan pertanian di daerah karena terkadang program dari pemerintah pusat tidak tepat sasaran karena kurangnya peran pemerintah daerah dalam menyalurkan program.
"Misalnya pupuk subsidi dikuasai petani kaya, bantuan benih dan pupuk dikuasai segelintir pengurus kelompok tani," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai rencana TNI membentuk SP3T seharusnya sudah mempertimbangkan pembagian tugas dan fungsi kementerian atau lembaga itu.
Ini penting menurut dia sekalipun TNI menyatakan diri berhasil mengawal swasembada pertanian --yang nota bene sebetulnya program Kementerian Pertanian-- dengan bukti Indonesia tidak impor beras lagi pada 2016.
Ono mengatakan, jajaran bintara pembina desa di semua Komando Rayon Militer memiliki data di bidang pertanian ini secara lengkap.
Saat Indonesia belum memiliki sistem pendataan masalah-masalah pertanian maka kesertaan TNI di bidang itu dia nilai baik. Namun apabila sistem sudah terbangun maka TNI harus kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Sebelumnya Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengatakan, TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan pada 2017.
"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata dia.
Tema swasembada pertanian ini juga yang mengisi ruang-ruang pamer dan materi pembekalan pada Rapat Pimpinan TNI 2017. Mesin-mesin pertanian, bibit-bibit, dan sistem produksi serta mekanisasi pertanian hadir di satu tenda raksasa di Rapat Pimpinan TNI 2017 itu.
Indonesia pernah mendapat penghargaan swasembada pangan dari FAO pada 1988 tanpa melibatkan TNI secara langsung dan masif seperti saat ini. Saat itu, Presiden Soeharto menerima penghargaan itu di Kantor Pusat FAO, di Roma, Italia.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
