Djarot akan paparkan peningkatan pembangunan di debat kedua

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan menyampaikan upaya untuk peningkatan pembangunan Jakarta kepada warga Jakarta saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berlangsung.

Dalam menghadapi debat kedua pilkada pada 27 Januari 2017, Djarot menuturkan akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pencapaian dan program kerja Basuki-Djarot selama ini dan yang akan datang.

"Kita kan sudah praktik lama, menyampaikan saja apa yang sudah kita perjuangkan, bagaimana peningkatan lima tahun ke depan seperti apa," kata Djarot, di Jakarta, Kamis.

Untuk persiapan debat, dia mengatakan akan berdiskusi dengan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Kamis sore atau Jumat sebelum debat dimulai untuk penajaman materi.

"Diskusi nanti sore atau besok tentang materi-materi yang perlu disampaikan terkait dengan topik itu," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah dalam debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.

harus independen

Sebelumnya, Djarot Saiful Hidayat mengharapkan moderator dan panelis pada debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 bersikap independen atau tidak memihak pada calon mana pun saat debat berlangsung.

"Kita harap betul moderator dan panelis itu betul-betul independen," kata Djarot.

Dia juga berharap pertanyaan yang akan dilontarkan saat debat dapat dijaga kerahasiaannya sehingga tidak bocor ke salah satu calon gubernur atau wakil gubernur DKI.

"Yang tidak kita inginkan soal dibocorkan. Kita berharap ya betul-betul karena yang nonton seluruh warga Jakarta dan penduduk Indonesia, nanti kita lihat bagaimana integritas dari moderator dan para panelis," ujarnya.

Moderator dalam debat kedua Pilkada DKI pada 27 Januari 2017 adalah mantan presenter nasional Tina Talisa, dan Eko Prasojo yang pernah menjadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.