"Myanmar dapat menggunakan Indonesia sebagai laboratorium untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai, dalam masyarakat yang pluralis," kata Menlu Retno Marsudi saat menerima kunjungan menteri dan delegasi Myanmar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.
Menurut Menlu RI, kunjungan delegasi Myanmar adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar.
Menlu RI juga menegaskan bahwa sebagai negara tetangga dan sesama anggota ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah di Rakhine.
"Penyelesaian masalah di Rakhine State memerlukan adanya proses pembangunan ekonomi yang inklusif, dan mensukseskan proses rekonsiliasi dengan membangun kepercayaan antara masyarakat. Tugas Pemerintah Myanmar adalah menciptakan situasi kondusif bagi terciptanya harmoni, stabilitas, dan perdamaian," ujar dia.
Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di Myanmar, khususnya di Rakhine. Dalam dua bulan terakhir, Menlu RI telah berkunjung tiga kali ke Myanmar dan ke Bangladesh satu kali untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Budha, Islam, dan wakil dari Orgasasi PBB di Myanmar.
Untuk jangka menengah dan panjang, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat; peningkatan fasilitas kesehatan seperti klinik bergerak; rencana pembangunan pasar perdamaian; serta dialog antar agama dan komunitas.
"Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif," kata Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI juga menyampaikan rencana kerja sama antar polisi dan angkatan bersenjata kedua negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.
"Dari pengalaman Indonesia angkatan bersenjata yang profesional sangat penting dalam mengawal proses demokratisasi," tutur dia.
Menteri Informasi Myanmar didampingi oleh delegasi wakil pemerintah pusat dan dearah, anggota parlemen, pemimpinan komunitas Islam dan Buddha, serta ketua kamar dagang Rakhine State.
Kunjungan delegasi Myanmar ke Indonesia berkerja sama dengan Harvard Kenedy School for Democracy dan bertujuan meningatkan kapasitas dan berbagi pengalaman terbaik untuk proses rekonsiliasi, perdamaian dan demokrasi di Myanmar.
Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint menyampaikan bahwa dia sependapat dengan pandangan wakil dari Harvard Kenedy School for Democracy yang mengatakan bahwa Indonesia adalah "ruang kelas" yang tepat untuk Myanmar belajar mengenai demokratisasi dan rekonsiliasi.
Menteri Informasi Myanmar juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas solidaritas dan berbagai bantuan konkret yang diberikan dalam mendukung proses demokrasi, rekonsiliasi dan pembangunan di Myanmar.
Delegasi Myanmar direncanakan untuk melakukan diskusi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia dan kunjungan ke komunitas di Ambon, Maluku untuk belajar langsung dari pengalaman mengenai resolusi konflik antar komunitas dan agama di Ambon.
"Program ini juga menjadi bagian dari dukungan Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif di Myanmar," ujar Menlu Retno.
(Y012/I007)
Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
