Malabo (ANTARA News) - Guinea Katulistiwa mengakui menampung mantan presiden Gambia dalam pengasingan, Yahya Jammeh, yang melarikan diri dari negaranya setelah ditekan tentara kawasan Afrika Barat untuk mengikuti hasil pemilihan umum.
Sejumlah pemimpin negara Afrika Barat mengancam menurunkan Jammeh dengan paksa jika ia tidak menerima kekalahannya dalam pemilihan umum.
Menteri Penerangan Guinea Katulistiwa Eugenio Nse Obiang dalam siaran persnya memastikan Jammeh berada di negara itu.
Namun, Obiang tidak memberi keterangan lebih lanjut.
Kemelut terjadi di Gambia pada Desember karena Jammeh menolak kalah dari pesaingnya, Adama Barrow, dalam pemilihan umum. Mantan presiden Gambia itu meminta pemilihan umum diulang. (Baca juga: Presiden Gambia tetap menolak mundur)
Namun, mantan tentara itu akhirnya turun dari kekuasaan pada Sabtu setelah ditekan melalui meja perundingan yang didukung ribuan pasukan kawasan Afrika Barat.
Tentara kawasan sempat dikabarkan akan mendatangi Gambia dan memaksa penguasa mengikuti hasil pemilu.
Banyak warga Gambia geram karena Jammeh mengasingkan diri dengan fasilitas mewah. Mereka menginginkan agar mantan presiden itu diadili untuk banyak pelanggaran hak asasi manusia.
Parlemen Gambia, Selasa mencabut status darurat yang sempat diberlakukan Jammeh minggu lalu sebelum ia mengasingkan diri. Pencabutan itu ditujukan agar Gambia dapat pulih dari krisis politik.
"Mahkamah Nasional dengan ini menyetujui pencabutan status darurat," kata anggota dewan, Fabakary Tombong Jatta.
Barrow dikabarkan masih berada di Senegal, tempat ia menyatakan sumpah jabatannya, Kamis. Ia akan kembali ke ibukota Gambia, Banjul dalam beberapa hari mendatang.
Krisis politik itu sempat membuat 76 ribu warga mengungsi ke Senegal. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan, delapan ribu pengungsi kembali ke Gambia dan sisanya menyusul dalam waktu dekat, demikian Reuters.
(Uu.SYS/KR-GNT/B002)
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
