Menteri Susi: perlu penataan sumber daya manusia perikanan, kelautan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengingatkan perlunya penataan sumber daya manusia yang lebih baik dalam rangka mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menuju pencapaian visi Poros Maritim Dunia.

"Dari aspek sumber daya manusia, kita juga perlu melakukan penataan dan harus terus menerus mengevaluasi kinerja pegawai," kata Menteri Susi, Jumat.

Susi mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan pertajaman tugas dan fungsi para jajarannya, serta membuat regulasi untuk mengurangi pemborosan di tubuh KKP.

Untuk itu, ujar dia, penataan dan evaluasi kinerja pegawai yang ada di KKP secara terus menerus juga menjadi prioritasnya.

Sebelumnya, KKP melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) memprioritaskan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis kompetensi dalam penyiapan SDM.

"Ini penting untuk menjamin peserta didik agar dapat diterima di dunia industri dan usaha dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI)," kata Kepala BPSDMP KP Rifky Effendi Hardijanto.

Sebagai capaian pelatihan di 2016, KKP dilaporkan telah melatih 19.428 orang masyarakat pelaku utama serta 4.719 orang aparatur dan sertifikasi kompetesi diberikan kepada 12.920 orang.

Rifky menambahkan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mendukung keberadaan KKNI, serta akan menerapkan sistem "traning of trainer" (melatih pelatih) untuk mempercepat kebutuhan SDM KP.

"Tambahan kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan sekarang sekitar 361 ribu orang per tahun hingga 2019. Makanya kita bikin traning of trainers yang nanti mereka punya kemampuan untuk melatih," jelas Rifky.

Sementara di bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, pada 2016 terdapat 14.984 orang penyuluh perikanan yang telah memberikan penyuluhan kepada 63.353 kelompok.

Kegiatan itu salah satunya untuk mendorong terbentuknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 2.000 UMKM, dimana 921 UMKM telah terfasilitasi permodalan dari lembaga keuangan senilai Rp38,7 miliar untuk 921 pelaku usaha.

Pada 2017, BSDMPKP akan melakukan pembangunan lima Poltek KP baru di Pangandaran, Dumai, Jembrana, Akademi Komunitas Wakatobi dan lanjutan pembangunan Poltek KP Karawang.