Presiden Suriah: perundingan Astana fokus ke gencatan senjata

Damaskus (ANTARA News) - Presiden Suriah Bashar al-Assad mengatakan perundingan damai di ibu kota Kazakhstan, Astana, pekan depan akan fokus pada pemberlakuan gencatan guna memungkinkan akses bantuan ke seluruh negeri.

"Saya yakin bahwa mereka akan fokus, pada awal, dan akan memprioritaskan, seperti yang kita lihat, untuk mencapai gencatan senjata," kata Assad kepada saluran televisi Jepang TBS menurut kutipan yang disiarkan oleh kantornya.

"Ini untuk melindungi nyawa rakyat dan memungkinkan bantuan kemanusiaan mencapai berbagai wilayah di Suriah," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Perundingan yang didukung oleh Turki dan sekutu rezim Rusia serta Iran itu akan dimulai di Astana pada Senin.

Moskow dan Ankara memperantarai perjanjian gencatan senjata antara pasukan Assad dan kelompok pemberontak pada akhir Desember, namun kekerasan meningkat baru-baru ini di Suriah, khususnya di sekitar ibu kota.

"Saat ini, kami yakin bahwa konferensi akan menjadi perundingan antara pemerintah dan kelompok teroris guna mencapai gencatan senjata dan memungkinkan kelompok-kelompok ini bergabung dalam perjanjian rekonsiliasi di Suriah," kata Assad kepada TBS.

Damaskus sudah mencapai serangkaian kesepakatan lokal yang memungkinkan kelompok-kelompok yang disebut pemerintah sebagai "teroris" meninggalkan area sebagai pertukaran bagi penghentian serangan atau pengepungan.

Assad mengatakan jika kesepakatan serupa dicapai di Astana, petempur oposisi akan "meletakkan senjata mereka dan menerima amnesti dari pemerintah. Ini satu-satunya yang kita harapkan saat ini."

Kesepakatan semacam itu dikritik keras oleh kelompok-kelompok gerilyawan yang menyebutnya sebagai strategi pemindahan sengaja.

Kelompok-kelompok gerilyawan mengumumkan pada Senin bahwa mereka akan menghadiri pembicaraan di Astana untuk membahas gencata senjata dan memperbaiki akses bantuan kemanusiaan.

Kelompok kuat Ahrar al-Sham, yang punya ribuan petempur di bagian tengah dan utara Suriah, pada Rabu menyatakan tidak akan menghadiri perundingan karena menilai penerapan gencatan senjata lemah.

Namun kelompok itu menyatakan akan mendukung keputusan yang diambil oleh kelompok yang mewakili dalam perundingan itu jika mereka mewakili "kepentingan bangsa."(mu)