"Pemerintah ingin menajamkan pertumbuhan ekonomi lebih kepada pemerataan," kata Susi dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Kamis.
Susi berencana membuat "affirmative policy" atau kebijakan afirmatif untuk pemerataan sehingga lebih memberikan kesempatan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Susi menegaskan bia bukannya anti-korporasi besar tetapi pemerintah wajib memperlakukan secara setara semua pihak sehingga ekonomi tidak hanya dikuasai korporasi besar.
Dia mencontohkan indikasi sejumlah dinas di daerah yang memberikan bantuan yang lebih didahulukan untuk yang dekat dengan orang dinas, bukan untuk pihak yang benar-benar membutuhkan.
"Dalam pemberian bantuan diberikan bukan kepada orang yang memiliki 10 kapal, tetapi yang benar-benar membutuhkan," tegas Susi.
Dia menegaskan, tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, apalagi Presiden Joko Widodo sudah menggarisbawagi pentingnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur sehingga pemerintahannya fokus membangun kawasan terluar, pinggiran, dan perdesaan.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
