Gubernur Kalbar : semua perusahaan harus gabung GAPKI

Pontianak (ANTARA News) - Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengajak pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang baru saja dilantik untuk ikut dan aktif "meng-counter" atau menepis isu-isu negatif tentang sawit yang tidak benar.

"Hingga saat ini, masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang masih sombong sehingga tidak mau bergabung dengan GAPKI, dampaknya GAPKI kesulitan dalam menepis isu-isu negatif tentang sawit yang dilakukan LSM dan NGO," kata Cornelis dalam sambutannya pada pengukuhan pengurus GAPKI Cabang Kalbar periode 2017-2020 di Pontianak, awal pekan ini.

Ia menjelaskan, kalau pihak GAPKI tidak gencar dalam menepis isu-isu negatif tentang sawit, maka harga CPO di Eropa akan turun terus atau dipajak dua kali lipat, sehingga harus bersama-sama dalam menepisnya.

"Saya sudah turun langsung dalam menepis isu-isu negatif itu hingga ke Eropa. Tetapi pihak GAPKI harus melakukan hal itu juga. Kita harus cari pasar yang bagus, kalau perlu bikin lembaga penelitian, bahwa minyak kelapa sawit layak untuk dikonsumsi," kata Cornelis.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalbar juga mengimbau kepada para pemilik perkebunan sawit untuk membuat embung dalam mengantisipasi memasuki musim kemarau, agar nantinya air di embung tersebut bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran lahan, baik di dalam maupun di luar kebun.

"Karena lahan gambut kalau sudah dibuka maka otomatis akan kering, sehingga bikin kanal-kanal dalam mencegah air langsung kering," ujarnya.

Ia berharap, dengan masuknya perkebunan sawit juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan Kalbar umumnya, bukan malah untuk memiskinkan mereka, makanya pemerintah dengan segala risiko memberikan izin pengembangan sawit dengan harapan bisa mensejahterakan masyarakat.

Cornelis juga mengajak kepada para perkebunan sawit untuk tetap menjaga hutan di sekitar kebun, dan bila memungkinkan dijadikan lahan konservasi dalam menjaga agar lingkungan sekitarnya tetap terjaga dengan baik.

Pengurus GAPKI Cabang Kalimantan Barat, periode 2017-2020 dikukuhkan oleh Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang.

"Kami pengurus GAPKI pusat mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus GAPKI Cabang Kalbar, sehingga bisa secepatnya bekerja dalam menjalankan apa-apa saja yang telah diprogramkan," kata Togar Sitanggang di Pontianak, Senin, saat pelantikan.

Pengurus GAPKI Cabang Kalbar, di antaranya Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Muklis Bentara, Sekretaris, Budi Haryoko, Bendahara, Suprapto, dan Bidang Media dan Informasi GAPKI Cabang Kalbar, Mulfi Huda, dan lain-lain.

Togar mengajak pengurus GAPKI Cabang Kalbar untuk ikut menepis isu-isu negatif tentang sawit dalam persaingan antara minyak sawit dan minyak nabati lainnya.

"Selain itu, kami berharap iklim kondusif yang selama ini sudah tercipta agar terus terjaga, dan meminta dukungan dari pemerintah daerah agar pembangunan kebun sawit terus berlanjut," ungkapnya.

Sementara itu, terkait kebakaran lahan, program siaga api yang sudah terbentuk disekitar 572 desa di Indonesia, agar ke depannya terus berlanjut dalam mencegah kebakaran, baik di dalam maupun di luar kebun di musim kemarau mendatang.

"Karena tahun 2016 kebakaran tidak sebesar tahun 2015, tetapi diperkirakan kemarau juga akan terjadi ditahun 2017, sehingga perlu diantisipasi bersama termasuk oleh perkebunan yang tergabung dalam GAPKI Kalbar," katanya.

Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Muklis Bentara mengucapkan terima kasih kepada gubernur Kalbar dan para bupati dan wali kota yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalbar, sehingga para pihak perusahaan kebun sawit bisa dengan lancar membangun perkebunan di Kalbar.

"Hingga saat ini, baru sebanyak 50 dari 156 perusahaan sawit yang gabung dengan GAPKI Kalbar, ke depan menjadi tugas bersama untuk merangkul perusahaan yang belum tergabung tersebut," katanya.

Ia mengimbau, kepada perusahaan sawit yang belum tergabung tersebut, agar mau bergabung dengan GAPKI Cabang Kalbar, sehingga ke depannya bisa bersama-sama mempertajam program 2017, terkait isu nasional dan global, antara lain antisipasi Karhutla, pengelolaan lahan gambut, sertifikasi ISPO (Indonesia Standard Palm Oil), sinergi peran media dalam menangkal kampanye negatif tentang sawit.