Diplomat Uni Eropa: Trump tak boleh ubah kesepakatan nuklir Iran

Brussel (ANTARA News) - Seorang diplomat senior Uni Eropa mengatakan, Selasa, tim kebijakan luar negeri Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah menyalahartikan kesepakatan nuklir Iran dan bahwa perjanjian nuklir itu tidak untuk dirundingkan kembali.

Trump, yang akan mulai resmi menjabat sebagai presiden pada Jumat setelah ia secara mengejutkan memenangi pemilihan tahun lalu, menyebut perjanjian nuklir 2015 itu sebagai "kesepakatan paling buruk yang pernah dirundingkan". Trump mengancam akan membatalkannya atau mengupayakan kesepakatan yang lebih baik.

"Ada kesalahpahaman bahwa kita bisa merundingkan kembali perjanjian. Itu tidak bisa dilakukan," kata Helga Schmid, Sekretaris Jenderal badan kebijakan luar negeri Uni Eropa di Brussel.

Pernyataan Schmid itu mengacu pada kesepakatan nuklir yang diperantarai oleh Uni Eropa antara Iran, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, Rusia dan China.

"Kesepakatan itu merupakan perjanjian antara banyak negara, yang tidak bisa dirundingkan kembali secara bilateral," ujarnya.

Ia juga mengingatan bahwa kesepakatan juga telah didukung oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Perjanjian 2015 menetapkan bahwa sejumlah sanksi terhadap Iran dicabut sebagai imbalan atas kesediaan Teheran untuk mengekang program nuklir. Uni Eropa telah menjalin kontak dengan para penasihat kebijakan luar negeri Trump untuk membicarakan pentingnya upaya menjaga kesepakatan tersebut.

Meski kerap bersitegang, Uni Eropa mengatakan pihaknya sangat setuju dengan China dan Rusia bahwa kesepakatan nuklir Iran harus terus dijaga. Kesepakatan juga bisa membuka pasar Iran setelah selama beberapa dekade hidup di bawah berbagai sanksi. Kemungkinan soal masa depan pasar yang lebih terbuka disambut hangat, baik oleh perusahaan-perusahaan Iran maupun asing.

Iran juga telah mengatakan negara itu tidak akan merundingkan kembali kesepakatan setelah calon Menteri Luar Negeri, Rex Tillerson, yang diumumkan Trump mengatakan ia akan mengajukan "penilaian kembali secara penuh" soal kesepakatan tersebut, demikian Reuters.

(Uu.T008)