Menkeu harap kontribusi Bank Dunia atasi kemiskinan

Saya akan menantang Bank Dunia untuk memberikan hal yang lebih (dari sekadar laporan). Jangan berhenti dengan menyajikan `mengapa` karena kita sudah mengetahui hal itu

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Bank Dunia berkontribusi menyumbang ide mengenai bagaimana memanfaatkan alokasi anggaran yang efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan.

"Pemerintah sudah membelanjakan dan mengalokasikan anggaran, dan saya ingin hal tersebut efektif," kata Sri dalam peluncuran laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly) Bank Dunia edisi Januari 2017 di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa.

Menkeu berharap kepada Bank Dunia untuk menelurkan ide yang cerdas mengenai bagaimana membelanjakan anggaran secara lebih baik terutama untuk mengurangi persentase kemiskinan Indonesia menjadi satu digit.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen) pada September 2016.

"Saya akan menantang Bank Dunia untuk memberikan hal yang lebih (dari sekadar laporan). Jangan berhenti dengan menyajikan mengapa karena kita sudah mengetahui hal itu," ucap Sri.

Menurut laporannya, Bank Dunia menyebutkan bahwa pengalokasian belanja negara yang cerdas dan efektif sama pentingnya dengan upaya mengumpulkan pajak dan pemasukan negara lainnya.

Institusi keuangan internasional tersebut menyebutkan terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

Pertama, diperlukan adanya realokasi belanja ke sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, yang kemudian dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.

Kedua, diperlukan adanya alokasi belanja yang dapat maksimal bagi penerima bantuan. Hal ini memerlukan realokasi belanja di sektor-sektor tersebut, khususnya pendidikan dan pertanian.

Bank Dunia menilai APBN 2017 mencakup beberapa kebijakan yang menuju peningkatan kualitas belanja publik, walaupun tetap diperlukan reformasi lebih lanjut.