Pemerintah sinergikan kebijakan antar-Kementerian

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan sinergi kebijakan yang terintegrasi antar kementerian untuk memaksimalkan penerapan program pemerintah.

"Kami bersepakat bahwa semua program nantinya akan tersinergi dengan delapan kementerian lain yang berada di bawah koordinator Kemenko PMK," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai rapat koordinasi di kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan kebijakan dan program yang dijalankan setiap kementerian harus seiring sejalan secara bersama-sama untuk penguatan program pemerataan kesejahteraan.

"Program dan kebijakan telah disiapkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan kesejahteraan seperti arahan Presiden. Penajaman dan penguatan dilakukan untuk pengurangan kesenjangan, revitalisasi, vokasi, serta perluasan kartu KIP dan KIS," kata dia.

Menko PMK, Puan Maharani (ANTARA)

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memaparkan target peningkatan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi tiga juta penerima pada 2017 yang sebelumnya 1,2 juta penerima.

Mensos memaparkan saat ini ada1,4 juta penerima rastra yang akan dkonversi menjadi subsidi pangan melalui e-warong gotong royong.

"Tahun depan insyaallah akan diperluas dari 1,4 juta penerima rastra dari subsidi pangan ke bantuan pangan akan jadi 10 juta. Sudah diintegrasikan dalam satu kartu Keluarga Sejahtera yang secara bertahap bansos dan subsidi lain akan diintegrasikan dengan kartu yang sama," kata Khofifah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan akan mensinkronisasi data yang dimiliki Kemdikbud dengan basis data terpadu di kementerian lain dalam menyalurkan Kartu Indonesia Pintar agar lebih tepat sasaran.

Mensos Khofifah Indar Parawansa (ANTARA)