Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2016 di area Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Dia mengatakan perlu pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan tersebut dari banyak aspek seperti pembinaan jamaah haji, penyediaan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, lobi ke otoritas Arab Saudi dan lainnya.


Baca Juga : Kuota Haji Indonesia 2017 sebanyak 221.000 orang

Hadir dalam rapat evaluasi tersebut seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo.

Lukman mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800 dengan rincian jamaah haji reguler 155.200, jamaah haji khusus 13.600 dan petugas sebanyak 3.250 orang.

Serapan anggaran haji tahun 2016, kata dia, cukup besar mencapai 98,21 persen atau terserap Rp9.151.593.650.378 dan sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770.

Baca Juga : KPHI dorong perbaikan haji 2017

Anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim mempertanyakan secara rinci penyerapan anggaran tersebut. Alasannya, efisiensi anggaran dapat dilakukan di banyak sektor sehingga dapat mengefisienkan sebesar Rp19 miliar.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2017