Zaini Kadhafi pimpin LADI 2017-2019

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyatakan Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang baru terpilih untuk periode 2017--2019 merupakan hasil lelang jabatan ("open bidding").

"Kami ingin melaksanakannya secara adil. Ada 10 yang mendaftar menjadi ketua, baik orang baru maupun dari kepengurusan lama. Nilai tertinggilah yang berhak menjadi terpilih," ujar Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto di Kompleks Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat.

Namun, lanjut Gatot, peraih nilai tertinggi di lelang jabatan Ketua LADI, dokter spesialis kedokteran olahraga Aris Sutopo menyatakan tidak bersedia menjadi ketua.

Oleh karena itu, calon dengan nilai terbaik kedua, dokter spesialis kedokteran olahraga Zaini Kadhafi Saragih, yang pernah menjadi dokter tim nasional sepak bola Indonesia, berhak menjabat sebagai Ketua LADI periode 2017--2019, sementara Aris Sutopo mengemban tanggung jawab sebagai Sekretaris Umum LADI.

Mereka bersama pengurus LADI yang lain disahkan melalui Keputusan Menpora Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengurus LADI Sisa Masa Bakti Tahun 2017-2019 yang ditetapkan oleh Menpora Imam Nahrawi mulai 11 Januari 2017.

Gatot menambahkan, semua calon Ketua LADI diperhatikan dengan saksama oleh Menpora Imam Nahrawi.

Menpora, kata Gatot, memeriksa satu per satu curriculum vitae (CV) mereka.

"Menpora tidak mau seperti membeli kucing dalam karung sebab LADI harus bekerja keras karena tugas mereka berat yaitu mempersiapkan Asian Games 2018," tutur Gatot.

LADI sendiri direvitalisasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, karena organisasinya dianggap tidak bisa berjalan dengan efektif.

Bahkan, berdasarkan Gatot, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tugas LADI seperti berkorespondensi dengan Badan AntiDoping Dunia (WADA) diambil alih oleh Kemenpora.

Belum lagi masalah sosialisasi terkait doping kepada para atlet yang dianggap belum maksimal. Kurangnya anggaran diduga menjadi penyebab hal tersebut.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, pemerintah pada tahun 2017 menyediakan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk LADI.

"Anggaran sekitar Rp10 miliar. Akan tetapi saya tekankan, sosialisasi memang sangat perlu tetapi tidak melulu terkait anggaran, bisa dilakukan dengan berbagai cara," kata Gatot.