Menteri Jonan: sulit batasi pembelian LPG bersubsidi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengakui sulit untuk membatasi pembelian liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi yang dikemas dalam tabung 3 kilogram.

"Kalau barang itu barangnya sama, dijual di pasar, Anda boleh beli, ini tidak boleh beli kan tidak mudah, itu saja," kata Ignasius seusai rapat terbatas (ratas) soal Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat.

Dalam pembukaan ratas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kg sebesar Rp32,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diteirma oleh rumah tangga yang tidak mampu.

Menurut Presiden Jokowi, lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk LPG 3 kilogram juga dinikmati oleh rumah tangga-rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima sehingga.

Presiden pun meminta penyerahan LPG dapat diintegrtasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan terutama dengan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini kan LPG 3 kilo, mestinya semua bisa beli, tapi yang tidak mampu apakah dikasih subsidi langsung, begitu loh misalnya, tapi belum diputuskan (apakah membeli lewat KKS)," tambah Jonan.

Sedangkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa KKS menjadi modal awal untuk implementasi pembelian LPG bersubsidi dengan sistem non-tunai.

"(Impelementasi) itu pak Jonan yang tahu, kita sudah memulai bagaimana mencoba mengintegrasikan kemudian bantuan itu sudah makin bersifat non-tunai, kartu-kartu sudah mulai diintegrasikan, paling tidak PKH (program keluarga harapan) dan rastra (beras sejahtera) jadi peluang untuk pengitegrasian itu," kata Khofifah usai ratas.

Khofifah pun mengakui bahwa distribusi LPG bersubsidi dan listrik bersubsidi akan diintegrasikan dengan PKH dan rastra, namun membutuhkan waktu.

"Apa yang ingin kami integrasikan dengan PLN, datanya juga penerimanya kan besar, LPG sampai 55 juta rumah tangga, listrik itu 45,1 juta rumah tangga, tapi PKH cuma 6,5 juta jadi mengintegrasikannya perlu waktu ini akan menjadi pintu masuk dari kemungkinan integrasi program-program atau bansos lainnya," tegas Khofifah.