Nusa Dua (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. DR Emil Salim, menegaskan kembali bahwa negara maju harus membayar atau membiayai hutan yang tumbuh di negara-negara berkembang. "Ini perlu dilakukan, mengingat keberadaan hutan tropis juga sama-sama dinikmati oleh negara-negara maju di seluruh dunia tanpa terkecuali," kata mantan Menteri Lingkungan Hidup (Men LH) itu di Nusa Dua, Bali, Jumat. Di sela-sela pertemuan yang membahas masalah hutan di Aceh, Papua dan Papua Barat, pakar ekonomi studi pembangunan tersebut mengungkapkan, sebagian besar hutan tropis dunia tumbuh subur di negara-negara berkembang. Sehubungan dengan perannya sebagai paru-paru dunia, menurut dia, hutan di negara berkembang itupun tidak hanya dinikmati negara yang bersangkutan, namun negara lain yang lebih maju juga menikmati, padahal selama ini tidak ada hutannya. Oleh karena itu, ia mengemukakan, sudah sewajarnya negara maju ikut ambil bagian dalam mempertahankan kelestarian hutan tropis, antara lain dengan menyerahkan sejumlah dana. Disebutkannya, dana yang dikucurkan negara maju nantinya harus langsung disampaikan kepada orang-orang yang memang memiliki peranan dalam menjaga keberadaan hutan. "Misalnya, polisi hutan, atau siapa saja yang memang mampu menjaga hutan tersebut dari kerusakan atau aksi penebangan. Jangan dana lantas diberikan kepada instansi atau pihak tertentu, yang pada praktiknya akan mengorup uang yang sesungguhnya untuk para penjaga hutan," ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (UI) tersebut. Dengan demikian, lanjut dia, kawasan hutan yang selama ini banyak dirambah untuk kepentingan ekonomi akan senantiasa tetap lestari seperti apa adanya. Emil menyebutkan, usulan agar negara maju mampu membayar hutan yang tumbuh di negara berkembang, perlu diusulkan kepada Konperensi Para Pihak (Conference of Parties) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang rencananya berlangsung Desember 2007 di Bali. "Jadi, pada konferensi dunia itu nanti negara berkembang dapat mencuatkan usulannya, sehingga kawasan hutan milik mereka nantinya benar-benar punya sumber dana bagi upaya pelestariannya," katanya. Menurut dia, negara maju selama ini menikmati peran dan keberadaan hutan yang tumbuh di negara-negara berkembang secara gratis."Ini hendaknya tidak berlangsung sepanjang masa. Untuk itu, negara maju harus bersedia membayar hutan negara berkembang, karena sama-sama membutuhkan," ucapnya. Melalui sistem bayar seperti itu, baik soal kebutuhan, maupun tanggung jawab yang harus dipikul dalam mempertahankan keberadaan hutan, sama-sama dilakukan antara negara maju dengan yang berkembang, demikian Emil Salim. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007
